TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengomentari pidato mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardj yang mengungkap dugaan intervensi kepala negara terhadap lembaga antikorupsi. Menurutnya, hal itu berkat kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan berakhir dengan sisa waktu kurang dari satu tahun.
“Kenapa berani ngomong, karena pemerintahan Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024, akan berakhir. Artinya siapa pun yang menang pilpres, tidak ada konsekuensinya, kata Ujang melalui pesan suara Tempo pada hari Selasa, 5 Desember 2023.
Apa pun bisa terjadi, mereka yang tadinya diam, tidak berani tampil dan berani menjelang pemilu, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini. “Jokowi masih kuat, namun pengaruhnya belum sebesar sekarang pada Oktober 2024. Mendekati Oktober 2024, perlahan-lahan kekuasaan Jokowi akan berakhir.”
baru-baru ini Agus Rahardjo dalam acara Rosi TV, ia mengatakan pemerintah mulai melakukan intervensi terhadap KPK sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada tahun 2017. Agus mengatakan saat itu ia menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015- 2019. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi memanggilnya sendiri ke Istana.
Menurut Agus, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang melakukan proses hukum terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novant dalam kasus mega korupsi pengadaan e-KTP. Saat itu, Presiden Jokowi memanggil Agus untuk meminta agar kasus Setya Novanto dihentikan.
Jokowi mengaku tidak ada agenda pertemuannya dengan Agus yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2017. Tidak ada agenda, dicek lagi saja, ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin, Desember. 4 2023.
Jokowi kembali mempertanyakan motif Agus menyinggung intervensi kepala negara di lembaga antirasuah terkait kasus E-KTP. Kata Jokowi, pada 2017 lalu, Setya harus mengikuti proses hukum. Ia mengatakan, proses hukum terhadap politikus Golkar dalam kasus tersebut juga terus berjalan dan sudah mendapat hukuman 15 tahun penjara.
“Jadi apa gunanya membuat keributan ini? Kepentingan apa yang dilayaninya? Apa tujuannya?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara, Senin, 4 Desember 2023.
Periklanan
Kepentingan politik
Selain Agus, Wakil Kapten Timnas Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sudirman Said ini mengungkapkan, dirinya mendapat tekanan dari Jokowi, serupa dengan kondisi yang diungkapkan mantan Ketua KPK. . Sudirman yang saat itu menjabat Menteri ESDM mengaku mendapat perlakuan tersebut saat melaporkan dugaan penyalahgunaan nama Presiden terkait renegosiasi kontrak Freeport yang melibatkan Setya Novant.
Sementara itu, pernyataan mantan Menteri Agama Fachrul Razi yang beredar dalam bentuk rekaman video menjadi sorotan media sosial. Ia menjelaskan proses reorganisasi yang dilakukan Jokowi pada akhir tahun 2020. Di sana, Fachrul mengatakan, awalnya ada pembahasan kabinet mengenai pembubaran FPI seminggu sebelum ia dicopot kembali dari jabatan Menteri Agama.
“Seminggu sebelum reshuffle saya ada rapat kabinet tentang pembubaran FPI. Tentu saya hadir,” kata Fachrul dalam video YouTube EdShareOn. Fachrul mempersilakan Tempo mengutipnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mempertanyakan latar belakang isu yang mengemuka belakangan ini yang menyasar Jokowi di tengah pemilu 2024.
Entah apa yang melatarbelakangi mengapa isu penggantian Pak Fachrur Razi sebagai Menteri Agama dan isu/kasus lainnya baru muncul sekarang, di tengah proses kontestasi politik dalam pemilu, kata Ari. pesan singkat pada Senin 4 Desember 2023.
Pilihan Redaksi: Soal Janji Kajian UU ITE, Timnas Anies-Cak Imin: Kalau Menang Tak Ada yang Sulit
Quoted From Many Source