TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Pemikir Perjuangan mengeluarkan Deklarasi Pemajuan Demokrasi. Masalah utama yang diangkat dalam pernyataan tersebut adalah penolakan terhadap pencalonan tersebut Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi calon wakil presiden.
Koordinator Aliansi Pemikir Pejuang, Teguh Indrayana mengatakan, aliansinya terdiri dari akademisi, tokoh budaya, politisi, dan beberapa kelompok masyarakat lainnya. Pengumuman yang disampaikan itu atas permintaan Presiden Jokowi menjaga netralitas dalam pelaksanaannya Pemilu 2024.
“Kami menghimbau kepada Presiden sebagai kepala negara untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan formal yang mengatur netralitas aparatur negara disertai sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi,” kata Teguh di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November 2023.
Teguh meminta agar seluruh penyelenggara negara seperti Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, dan pejabat lembaga tinggi negara bertindak netral.
“Kalau pemilu adil Itu benar, kami tidak takut akan hal itu. (Tapi) Anda melihat eskalasinya semakin meningkat, netralitasnya kurang, jadi kami prihatin,” kata Teguh.
Teguh mencontohkan keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk ketidaknetralan aparatur negara.
“Kita punya persepsi yang sama, jadi demokrasi kita tidak berjalan baik, mungkin berawal dari prostitusi MK,” kata Teguh.
Teguh mengatakan, komitmen menjaga netralitas dan independensi PNS harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekedar retorika belaka.
Netralitas menjadi pilar utama dalam memajukan demokrasi di Indonesia, ujarnya.
Periklanan
Pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti di tempat yang sama mengatakan deklarasi tersebut diharapkan mampu memulihkan demokrasi di Indonesia.
“Dari saya, kita berjuang memulihkan demokrasi agar bisa berjalan sesuai rel,” kata Ikrar.
Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, saat ini Presiden Jokowi dan keluarganya sedang menempuh jalan menuju demokrasi.
“Apa yang dilakukan Jokowi dan keluarga saat ini adalah menggagalkan demokrasi sehingga jalannya demokrasi bertabrakan dengan hukum, konstitusi, dan akibatnya menghilangkan moralitas dan etika dalam berpolitik,” kata Ikrar.
Selain itu, kata Ikrar, cerita-cerita tersebut dikonstruksi seolah-olah generasi muda harus diberi kesempatan untuk maju.
“Politik ituindoktrinasi Pikiran anak muda seolah-olah kitalah yang mengkritik Gibran, anti demokrasi. Jadi itu framing yang dilakukan kelompoknya, kata Ikrar.
Pilihan Editor: Prabowo bisa menari bersama jika mendapat dukungan dari relawan Matahari Pagi
Quoted From Many Source