Apindo Nilai Keputusan UMP 2024 Bagus: Kami Harap Semua Menyikapinya Dengan Kepala Dingin

TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apinda) menanggapi tugas upah minimal provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023. Proses penetapan upah minimum tahun ini, menurut Apinda, berjalan baik karena pengusaha, serikat pekerja, akademisi daerah ikut serta, dan butuh waktu lama untuk mencapainya. sebuah perjanjian.

“Kami berharap semua pihak menyikapi hal ini dengan kepala dingin, menghormati ketentuan tersebut,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya, Rabu, 22 November 2023. Sebab menurut Shinta, salah satu semangat PP Nomor 51 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

Menurut dia, fungsi upah minimum yang strategis adalah stabilitas perekonomian nasional. Menurut dia, sesuai dengan fungsinya, penetapan upah harus mengacu pada faktor keputusan investasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang, dan peran negara dalam melindungi pekerja.

Selain itu, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Apindo Bob Azam menilai PP Nomor 51 Tahun 2023 dapat mengedepankan keberlanjutan usaha dengan tetap mempertimbangkan keadilan ketenagakerjaan. Oleh karena itu Bob berharap pemerintah daerah menghormati dan menindaklanjuti hasil penetapan UMP 2024 yang berdasarkan peraturan tersebut.

Apindo juga meyakini proses penghitungan dan penetapan PP Nomor 51 Tahun 2023 telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Dewan Pengupahan Daerah dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan. Selain itu, Apindo mengatakan perlunya penguatan dewan pengupahan pusat dan daerah mengingat pentingnya peran mereka dalam komunikasi, pengawasan, dan pembinaan dalam penerapan PP Pengupahan.

Demi perekonomian nasional dan daerah, kenaikan upah tidak bisa sama untuk semua daerah, kata Bob.Hal ini, kata dia, diatur secara ketat dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, mengacu pada formula baru yang memperhitungkan inflasi. , pertumbuhan ekonomi, data, BPS dan kondisi riil tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Baca Juga  Bisnis Terbaru: Ekonom Tolak Potong Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis Gibran: Saya Bukan Dilantik Tapi Bikin Kegaduhan

Periklanan

Mereka juga percaya bahwa penentuan indeks Pertumbuhan Ekonomi (PE) tertentu yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan kondisi perekonomian dan lapangan kerja di wilayah tersebut. Sehingga tidak menimbulkan gejolak hubungan kerja yang dikhawatirkan akan mengganggu
pekerjaan.

Bob mengatakan, bagian dari perjuangan Apinda adalah kesejahteraan buruh. Upaya yang dilakukannya diakuinya melalui perluasan wilayah usaha, pelatihan, peningkatan produktivitas, dialog sosial, hingga pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan.

Menurutnya, dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja serta pertimbangan musyawarah mufakat merupakan hal yang selalu didukung Apindo. Selain dialog sosial, implementasi PP Nomor 51 Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya di perusahaan dan produktivitas, serta kenaikan upah sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

PUTRI RIANI SANUSI



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *