Bamsoet melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purbalingga

INFORMASI NASIONAL – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen, Bambang Soesatyo mengingatkan masih adanya perbedaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pada Maret 2023, angka kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 9,36 persen. Artinya, sekitar 25,9 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

“Jumlah ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan angka kemiskinan pada September 2022 yang sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta jiwa. Namun angka tersebut tidak lebih baik dari rekor sebelum pandemi yaitu 9,22 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi” Kami belum mampu memulihkan keadaan perekonomian nasional secara maksimal,” kata Bamsoet saat memberikan kuliah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu, 18 November 2023.

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawaty, Ketua Kesbangpol Purbalingga Pandi, calon DPRD Kabupaten Purbalingga, dari kepolisian, kejaksaan, serta pengurus Partai Golkar Purbalingga.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komite III DPR RI Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan ini mengatakan, penurunan angka kemiskinan bahkan tidak diimbangi dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan atau Gini. rasio 0,388. Jumlah tersebut meningkat sejak September 2022 yang tercatat sebesar 0,381 dan semakin jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 0,374.

Sebagai gambaran perbandingan, World Inequality Report 2022 menyebutkan bahwa meskipun tingkat kekayaan masyarakat Indonesia meningkat signifikan sejak tahun 1999, namun tingkat ketimpangan kekayaan masih cenderung stagnan. Rasio kesenjangan pendapatan pada tahun 2021 adalah 1 berbanding 19. Artinya, penduduk terkaya memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk termiskin.

Baca Juga  8 rekomendasi oleh-oleh khas Tegal yang enak dan murah

Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja. Sebab jika mengacu pada survei litbang KOMPAS, 19,2 persen aksi radikalisme di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi, kata Bamsoet.

Periklanan

Ketua Dewan Pertimbangan Depinas SOKSI dan Kepala Badan Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia KADIN menjelaskan bahwa untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi, bangsa Indonesia harus mengingat landasan paling mendasar dari konsep pertahanan negara, yaitu pengertian sebuah takdir bersama yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan.

“Tidak hanya itu, juga adanya sistem ekonomi Pancasila yang dapat dilaksanakan sebagai sistem yang unik dan orisinal. Bukan “berbicara” mengikuti salah satu dari dua kutub besar perekonomian global antara kapitalisme dan sosialisme, jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sistem perekonomian yang mengacu pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta bersifat konstitusional secara hukum, diatur secara tegas dalam konstitusi. Dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, akan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

“Pemulihan ekonomi dapat ditekankan melalui perbaikan sektor riil perekonomian, seperti pemberian kemudahan permodalan dan insentif pertumbuhan usaha yang berkeadilan baik bagi badan usaha kecil maupun besar. Secara umum, pemulihan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi Pancasila mengikuti langkah-langkah strategis yang tepat. -Sangat menyentuh kepentingan rakyat, pungkas Bamsoet.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *