Bawaslu Bisa Persempit Keterlibatan Anak pada Kampanye Pemilu 2024, Ini Aturannya

TEMPO.CO, Jakarta – Pemilihan umum atau Pemilu 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi negara dimana rakyat mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin dan wakilnya. Namun demi menjaga integritas, keterlibatan kelompok rentan seperti anak dilarang.

Kerjasama Bawaslu dan KPAI

Badan Pengawas Pemilu (Bawasl) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil langkah serius untuk mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dikutip dari situs Bawaslu mengatakan, dampak keterlibatan anak pada pemilu 2024 kurang baik.

“Keterlibatan anak dalam Pemilu 2024 akan berdampak buruk,” kata Ketua Bawasl Rahmat Bagja dalam sambutannya pada Nota Kesepahaman Bawasl-KPAI di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.

Menurut Bagja, hal tersebut bisa berujung pada proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, keterlibatan anak dalam kampanye dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas mengatur larangan tim pemilu termasuk warga negara Indonesia yang tidak mempunyai hak pilih dalam kampanye.

Dalam § 280 par. 2 huruf k menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp12 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu.

Selain UU Pemilu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik. Ketua KPAI Ai Mariyati Sholihah menyampaikan permasalahan pemilu 2019 kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Periklanan

spanduk gambar

Pada audiensi dengan KPÚ, KPAI menyarankan kerjasama pelaksanaan sosialisasi untuk mencegah keterlibatan anak dalam pemilu.

Baca Juga  26 TPS di kawasan banjir Majalengka, Pj Gubernur Jabar menghimbau warga tetap melaksanakan pemilu

tanggapan KPU

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan terkait pemilu yang melibatkan anak atau kurang ramah anak. Berdasarkan § 280 par. Menurut dia, sesuai Pasal 2 UU Pemilu, anak di bawah usia 17 tahun dilarang mengikuti kampanye karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pemilu disebut pemilih. “Pemilih adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas, sudah menikah atau pernah menikah sebelumnya. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit dapat dikatakan bahwa anak-anak dilarang mengikuti kampanye pemilu apabila belum berumur 17 tahun.” tua,” ujarnya seperti dikutip dari situs KPU.

Hasyim menegaskan komitmennya KPU menjaga keamanan dan kenyamanan anak dalam pemilu dan berjanji akan menyiapkan isu kerjasama dengan KPAI.

Pilihan Editor: Kampanye pemilu 2024 dimulai, ini adalah larangan karena kampanye mulai menggunakan perangkat pemilih



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *