Dahnil Anzar mengungkap kronologi Prabow dan mengungkap dugaan korupsi saat menjabat Menteri Pertahanan pertama

TEMPO.CO, Jakarta – Dahnil Anzar mengungkap momen tersebut Prabowo menjabat sebagai Departemen Pertahananada dugaan kenaikan anggaran yang signifikan.

Menurut Dahnil, dugaan korupsi di Departemen Pertahanan Hal itu diketahui saat pertama kali Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

Hal itu terungkap setelah mengirim orang ke luar negeri untuk menyelidiki produsen alat utama sistem senjata (alutsista), kata juru bicara Prabowo di Jakarta, Sabtu, 18 November 2023.

Berdasarkan tudingan tersebut, kata Dahnil, Prabowo memutuskan membatalkan beberapa kontrak untuk mendapatkan pendanaan pemerintah senilai triliunan rupee.

Lalu Prabowo libatkan BPK, dia juga libatkan KPK untuk melakukan tindakan preventif, kata Dahnil.

Oleh karena itu, ia menilai saat ini banyak terjadi pemotongan anggaran di Kementerian Pertahanan untuk menghentikan dan mencegah upaya peningkatan biaya alutsista.

Dahnil melanjutkan, dugaan markup Kementerian Pertahanan yang ditemukan Prabowo mencapai 1.000 persen.

Itu sebabnya, pada awal masa jabatan Prabow sebagai Menteri Pertahanan, belanja anggaran di Kementerian mengalami penurunan setelah dilakukan beberapa upaya preventif.

Periklanan

“Beliau duduk datang ke Kementerian Pertahanan bukan dengan ilmu kosong. Barulah Prabowo memahami seluruh detail harga alutsista di seluruh dunia,” kata Dahnil.

Terkait penindakan hukum, Dahnil menegaskan dugaan penggelembungan anggaran di Kementerian Pertahanan merupakan kewenangan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.

Meski demikian, dia menegaskan, Prabowo selaku Menteri Pertahanan sudah mengambil langkah tegas dari segi administratif.

“Broker seperti ini tidak diberi ruang, sehingga praktik markup sekarang cukup sulit,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Jokowi kaget saat menerima laporan dugaan korupsi yang dilaporkan Menteri Pertahanan Prabowo ke Kementerian Pertahanan. Hashim mengatakan, Prabowo membatalkan kontrak yang berpotensi korupsi senilai Rp 51 triliun.

Baca Juga  Indonesia dan Peru menandatangani perjanjian perdagangan bilateral IP-CEPA

Pilihan Redaksi: Komponen Cadangan TNI Buka Pendaftaran Berikut syarat dan model pelatihannya. Apa bedanya dengan Pam Swakars?



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *