Dalang Penghancuran KPK – Kolom Tempo.co

SEJARAH nantinya akan mencatat bahwa Presiden Joko Widodo adalah salah satu dalang penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah menjanjikan penguatan gerakan antikorupsi pada kampanye presiden tahun 2014, Jokowi efektif menjadi pemimpin di balik pelemahan dan penghancuran KPK.

Niat melemahkan pemberantasan korupsi sudah muncul sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Pengakuan mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardj, memperkuat sinyal tersebut. Saat diwawancarai televisi swasta, Agus mengungkap, Jokowi pernah meminta KPK menghentikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novant.

Saat itu, Setya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Partai berlambang beringin itu baru bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi setahun lalu.

Intervensi Jokowi – jika benar – adalah sebuah skandal besar. Intervensi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang kepala negara untuk melindungi terduga pelaku kejahatan. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak menghormati proses hukum. Dia tidak peduli dengan pemberantasan korupsi.

Tindakan Agus yang menolak perintah Jokowi sudah tepat. Undang-undang KPK yang lama tidak mengenal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Apalagi, perintah pembukaan penyidikan kasus ini sudah ditandatangani tiga minggu sebelumnya. Penolakan ini diyakini turut mendorong revisi undang-undang yang menghilangkan kewenangan Komite Pemberantasan Korupsi. Agar obyektif, pengakuan Agus seharusnya disusul dengan pemanggilan Jokowi dan para menteri yang terlibat dalam pertemuan tersebut.

Banyak pendukung Jokowi yang memang meragukan pengakuan Agus. Faktanya, apa yang disampaikan Agus senada dengan sikap Jokowi yang kemudian membiarkan DPR mencabut kewenangan komisi antirasuah melalui revisi cepat Undang-Undang KPK.

Sejak saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi perpanjangan tangan lembaga berwenang. Lembaga antikorupsi sudah tidak independen lagi. Tangan pemerintah sudah terlalu jauh masuk ke jantung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak heran jika pemerintahan Jokowi kemudian leluasa melaksanakan banyak proyek besar secara sembarangan pada periode kedua pemerintahannya.

Baca Juga  Profil Tai Tzu Ying yang dikalahkan An Se Young di Malaysia Open 2024

Periklanan

Jokowi tak pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mencabut uji coba UU KPK, seperti yang diharapkan kalangan antikorupsi. Selain itu, ia membuka pintu bagi Firli Bahuri, oknum polisi bermasalah untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kini ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan pemerasan. Ia belum pernah mendengar kritik masyarakat sipil terhadap sejumlah kandidat bermasalah.

Pencalonan dan terpilihnya Firli juga menjadi bagian dari naskah Istana. Wajar jika Jokowi bungkam ketika Firli memecat 75 pegawai KPK karena gagal dalam tes latar belakang nasional – sebuah taktik untuk menyingkirkan penyidik ​​​​KPK yang andal yang menangani kasus-kasus korupsi besar. Uji coba alih status pegawai ini merupakan langkah penguatan KPK. Dalih Firli dan pimpinan KPK mengutamakan pencegahan korupsi hanya omong kosong belaka. Rentetan peristiwa itu membuat keraguan pendukung Jokowi terhadap pengakuan Agus menjadi tidak relevan.

Di sisi lain, pengakuan Agus bisa menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berusaha menutupi permasalahan di pemerintahan. Di era digital dan keterbukaan, kejahatan tidak bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, perbedaan akan ditemukan.

Mengingat kekecewaan besar terhadap Jokowi baru-baru ini, tidak menutup kemungkinan akan ada pengakuan serupa yang mengungkap aib pemerintah. Pada akhirnya, keterbukaan satu sama lain akan menguntungkan upaya pembersihan di pemerintahan. Pejabat lain pun tak segan-segan membuka luka serupa.

Pengakuan Agus dan rangkaian peristiwa selanjutnya semakin memperkuat sinyal bahwa KPK sengaja dibunuh dari dalam. Institusi-institusi yang dulunya kuat kini terjerumus ke dalam institusi-institusi yang permeabel. Jokowi punya andil dalam melemahkannya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *