Ganjar mengatakan, investor di IKN masih wait and see: kita tunggu saja iklim politiknya

TEMPO.CO, Jakarta – Calon presiden Hadiah Pranowo buka suara terkait hal ini investor yang disinyalir tidak merealisasikan sebagian besar investasinya di ibu kota nusantara (IKN). Menurut dia, hal tersebut bisa dimaklumi karena investor masih memantau situasi sebelum memutuskan berinvestasi pada proyek tersebut.

“Oh, investor Tunggu dan lihat Saya kira tinggal menunggu iklim politik saja. Tentu Tunggu dan lihatkarena itu. Nanti kalau sudah selesai tetap“Iya,” kata Ganjar, Kamis, 7 Desember 2023, melalui keterangan tertulis menjawab pertanyaan investor IKN.

Sementara itu, Ganjar yang saat ini berada di IKN Kalimantan Timur mengaku telah membuka komunikasi dengan banyak investor, terutama dari negara sahabat. “Mereka hanya butuh satu hal, kepastian hukum, dan itu masalah besar,” katanya.

Untuk itu, Ganjar dan Mahfud MD tetap berkomitmen memberantas korupsi, menciptakan kepastian hukum dan menegakkannya. Insya Allah menjadi energi bagi kita, bagi Indonesia, karena kita mempunyai komitmen yang sama.

Pada 29 Agustus 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pendanaan IKN tetap disiplin sesuai dengan keputusan yang tertuang dalam Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan PKS terkait pengembangan IKN, seraya menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal dan tata kelola.

“Pemerintah tetap disiplin mendanai pembangunan IKN sesuai tahapan yang dituangkan dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Paripurna DĽR RI menanggapi tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap APBN 2024. RUU dan Nota Keuangan .

Periklanan

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan pelaksanaan anggaran IKN diwujudkan dengan terus mengedepankan sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah juga mendukung keterlibatan pihak swasta guna memperkuat kedaulatan dana negara (dana negara) dan pengembangan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pengembangan IKN.

Baca Juga  Warga menghadiri perayaan meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi di kedutaan Iran

Pemerintah juga mengalokasikan Rp40,6 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2024 dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibandingkan pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2024. Realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara mencapai 27,52 persen hingga 17 Agustus 2023.

DI ANTARA

Pilihan Redaksi: Anies bilang IKN hanya menguntungkan aparatur negara, begitu kata OIKN



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *