TEMPO.CO, Jakarta – Penghitungan cepat merupakan proses penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Penghitungan cepat ini biasanya menarik perhatian masyarakat saat menunggu penghitungan manual dilakukan oleh masing-masing TPS di Indonesia.
Hitung cepat atau perhitungan yang cepat juga dapat digunakan untuk meminimalisir kecurangan pada saat pemilu TPS. Meski hasil quick count keluar lebih cepat dibandingkan proses penghitungan manual, namun menurut Burhanuddin Muhtadi yang saat itu menjabat Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia, data yang diperoleh masih valid berdasarkan data yang ada di Quick Count. TPS. .
“Karena data yang digunakan merupakan data valid dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,” kata Burhanuddin Muhtadi pada tahun 2019.
Pada Pilpres 2019, beberapa lembaga survei merilis data cara mereka melakukan quick count. Lembaga yang turut serta dalam pembongkaran perhitungan cepat adalah Charta Politika, Indicator, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Poltracking. Selain itu, Indonesia Survey Circle Denny JA, Indo Barometer, Cyrus Network, Populi Center dan Indonesian Concept membuka perhitungan singkatnya.
Hal itu dilakukan menyusul adanya klarifikasi atas tudingan Sandiaga Uno mengenai manipulasi data yang dilakukan lembaga survei untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
“Melalui paparan data hari ini, teman-teman bisa melihat bagaimana sensus dan survei cepat itu selesai,” kata Ketua Umum Persepi Philip J. Vermonte di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.
Berikut mekanisme perhitungan cepat atau perhitungan cepat, dikutip dari Koran Tempo:
Pengumpulan data
Dasar pendataan yang dilakukan oleh lembaga pencacahan cepat adalah pengumpulan angka penduduk resmi di tempat pemungutan suara (TPS). Dari data tersebut, lembaga dapat menentukan sampel yang dapat mewakili populasi dan metodologi yang akan digunakan.
Proporsional atau tidaknya sampel yang diambil di TPS ditentukan oleh DPT atau daftar pemilih tetap. Selain itu, Asep Saefuddin selaku anggota Dewan Kehormatan Persepi mengatakan pada Pilpres 2019, keacakan dalam penentuan sampel merupakan hal yang krusial. “Dalam statistik, sampel yang diambil secara acak secara teoritis tidak bias,” ujarnya.
Metode lain yang digunakan SMRC adalah dengan mengelompokkan seluruh TPS berdasarkan pemilu DLR dan status desa-kota. Menurut Dudi Herliant, peneliti SMRC, pengelompokan ini berguna untuk mengetahui perbedaan karakteristik desa dan kota. Jadi sampel acak harus dibagi secara proporsional antara kedua karakteristik tersebut. Hasil yang diperoleh akan lebih representatif.
Rekrutmen dan pelatihan
Dua minggu sebelum hari pemilu, lembaga pemungutan suara merekrut pekerja untuk melakukan beberapa pekerjaan, termasuk berikut ini
- Komisioner sensus atau surveyor akan bertugas mengumpulkan dan mengirimkan data hasil pemilu di setiap TPS terpilih. Transfer data biasanya dilakukan melalui aplikasi Android dan pesan SMS. Lembaga survei juga biasanya melakukan jajak pendapat atau wawancara dengan pemilih acak pada Hari Pemilu untuk menentukan demografi pemilu di lokasi tertentu.
- Spot Checker akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang disampaikan adalah valid dan memastikan bahwa loket berfungsi dengan baik di lapangan. Ada sekitar 10 persen pemeriksa acak dari jumlah sampel TPS yang diambil
Verifikasi data
Data yang dikirimkan akan diterima dan diverifikasi oleh pusat. Badan Pusat memastikan bahwa nomor telepon genggam pencacah atau pemeriksa telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian konfirmasi kembali apakah jumlah suaranya lebih banyak dari daftar pemilih tetap di TPS tersebut atau tidak. Pemeriksa juga akan diminta mengirimkan foto lembar pencatatan penghitungan suara di setiap TPS sampel dan ditandatangani oleh petugas PPP setempat.
Pengolahan data
Data tersebut akan diolah oleh pusat data menggunakan software dan disajikan secara real time oleh lembaga survei.
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawasl RI berharap survei tersebut diselenggarakan oleh lembaga tersebut hitungan cepat atau perhitungan cepat yang mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan independensi. Bawaslu juga mengingatkan norma hukum mengenai batasan lembaga survei.
Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu Puadi saat menghadiri pembukaan Asosiasi Riset Persepsi Masyarakat Indonesia. Bawaslu.go.idKamis, 19 Januari 2023.
Periklanan
Puadi menjelaskan, perhitungan cepat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2009 dan 24 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan tidak adanya data pasti yang dapat membuktikan hal tersebut. hitungan cepat mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan kerusuhan.
Menurut dia, hal itu patut diingat dalam dua putusan MK hitungan cepat Ini bukan hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahuinya.
ADINDA ALYA IZDIHAR | M ROSSENO AJI | L RATNANING ASIH
Pilihan Redaksi: Bawaslu Ingatkan Batasan TPS yang Menyelenggarakan Quick Count, Begini Kata Mereka
Quoted From Many Source