TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Masyarakat Sipil membenarkan laporan dugaan korupsi pengadaan 12 jet tempur fatamorgana 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak ada hubungannya dengan pemilu atau pemilu 2024.
Ia mengatakan, sebelum perkara tersebut dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Masyarakat Sipil telah menyiapkan laporan sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 41 UU Tipikor yang mengatur tentang peran serta masyarakat.
Ketentuan tersebut siap kami laksanakan pada hari ini, sehingga pada saat laporan disampaikan, kami berharap ada langkah-langkah selanjutnya terkait substansi dokumen yang kami serahkan, kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. , Selasa 13 Februari 2024.
Dengan adanya laporan tersebut, Kurnia berharap KPK segera menindaklanjutinya. Ia berharap lembaga antirasuah itu mau bekerja sama dengan Group of States Against Corruption (GRECO) Uni Eropa yang sudah mengusut kasus dugaan korupsi pasokan pesawat Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan.
Sebab, menurut dia, kerja sama komisi pemberantasan korupsi dengan lembaga antikorupsi dan lembaga hukum di luar negeri sudah terjalin. Kurnia mencontohkan kasus korupsi KTP elektronik dan kasus korupsi Garuda.
Periklanan
“Menurut kami Komisi Pemberantasan Korupsi “Kami memiliki sumber daya manusia dan pengalaman untuk melakukan proses penegakan hukum yang kooperatif untuk memverifikasi kebenaran laporan hingga saat ini,” ujarnya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang beranggotakan beberapa organisasi antara lain Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Persatuan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), hari ini mengumumkan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan 12 Mirage. Pesawat tempur 2000 – 2000. 5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan berupa penerimaan suap atau suap oleh pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan, kata Július Hebrew, Koordinator Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI).
Pilihan Redaksi: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Jet Mirage DoD ke Komisi Pemberantasan Korupsi
Quoted From Many Source