TEMPO.CO, Jakarta – Di tengah kritik civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo atau JokowiSekelompok dosen yang tergabung dalam Ikatan Praktisi Hukum Indonesia bahkan menuding tindakan tersebut bersifat partisan.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi Asrun mengatakan kritik yang berulang-ulang ditujukan untuk melemahkan posisi pasangan calon dalam pemilu, yang menurut Presiden Jokowi didukung.
“Kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini, tujuan utamanya adalah untuk menghambat elektabilitas dan melemahkan elektabilitas pasangan Prabowa-Gibran,” kata Andi dalam keterangan persnya. pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 telah dilaksanakan diskusi bertajuk “Fenomena Inflasi Politisi Partisan di Kampus” di Jakarta.
Mereka menuding berbagai kampus yang mengkritik keadaan demokrasi di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi sengaja menghalangi calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan kritik dari mimbar akademis yang muncul sebelum pemungutan suara bersifat bias. Misalnya kalau sedang musim pemilu, tapi selalu ada keributan dan kegaduhan seperti ini, kita akan sulit membedakannya, apakah itu keinginan mutlak untuk melihatnya secara objektif atau tidak, kata Fahri.
Periklanan
Beberapa kampus dari berbagai daerah, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Indonesia, menyuarakan keprihatinannya terhadap dinamika politik nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Terbaru, ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan petisi ke Bumi Siliwangi pada Senin pagi, 5 Februari 2024. Selain di atas, hadir pula akademisi dari sekitar 30 kampus di seluruh Indonesia. Indonesia yang menyampaikan imbauan moral dan kepedulian terhadap keadaan nasional dan sikap Presiden Jokowi.
Istana mengatakan, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat, mengajukan banding, mengajukan petisi, dan mengkritik harus dihormati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan kritik tersebut mencurigakan adanya kecurangan pemilu. Kendati demikian, dia menyebut kritik terhadap Jokowi adalah vitamin bagi demokrasi.
Pilihan Editor: Goenawan Mohamad Sebut Jokowi Tak Paham Reformasi, Rusak Mahkamah Agung dan Konstitusi
Quoted From Many Source