Indonesia mengklaim ada 13 badan PBB yang mendukung pengembangan IKN

TEMPO.CO, Jakarta – Ibu kota negara Nusantara atau IKNBambang Susantono menyebutkan ada tiga belas badan PBB yang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Badan-badan PBB ini terdiri dari ESCAP, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS dan UN Women.

Bambang menjelaskan, lembaga-lembaga tersebut menganggap IKN sebagai “laboratorium hidup”. “Mereka diberi kesempatan untuk menghasilkan pengetahuan baru untuk menghadapi tantangan global,” ujarnya saat membuka Konferensi Platform Penataan Ruang (SPP) ke-6 di Balikpapan, Selasa, November. 7.

Dalam konferensi tersebut, badan-badan PBB menyerahkan Declaration of Intent untuk bekerja sama di bidang pembangunan berkelanjutan di IKN. Penyerahan dilakukan oleh Koordinator Residen PBB untuk Indonesia Valerie Julliand kepada Bambang Susanton.

Menurut Bambang, pengembangan kota baru tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional. Visi Nusantara sejalan dengan prinsip Agenda Perkotaan Baru, tambah Bambang, yang diadopsi pada konferensi UN-Habitat 2016 di Quito.

IKN akan berpartisipasi dalam setidaknya tiga kampanye global UN-Habitat. Pertama, IKN akan melestarikan keanekaragaman hayati dan meremajakan flora dan fauna Kalimantan. “Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk mengembangkan Rencana Positif Alam Nusantara yang akan membawa kita menuju kota hutan,” kata Bambang.

Kedua, IKN akan menyiapkan Voluntary Local Review (VLR) untuk menelusuri kemajuan SDGs dalam pembangunan perkotaan. Ketiga, IKN akan berpartisipasi aktif dalam kampanye global mengenai perubahan iklim.

Sementara itu, Valerie menjelaskan ruang lingkup kerjasama ini adalah perencanaan dan pengembangan kota termasuk VLR, dukungan kebijakan pengelolaan, digitalisasi dan analisis berbagai potensi kesenjangan.

Valerie mengatakan, kerja sama dengan kantor IKN dan entitas penting lainnya sangat diperlukan baik bagi IKN maupun PBB. “Melalui kerja sama ini, kita dapat memastikan seluruh prinsip, nilai, norma, dan standar yang baik telah ditetapkan,” ujarnya.

Baca Juga  Mudik Lebaran: Pemerintah menambah 10.000 kursi bus gratis

Beberapa kerjasama IKN dengan badan-badan PBB hingga saat ini antara lain kerjasama VLR dengan UNESCAP, Green Policy dengan UNDP, program Locally-Determined Contribution dengan UNEP dan perencanaan Kota Layak Anak IKN dengan UNICEF.

DI ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi berbicara tentang nasib IKN setelah lepas dari kursi kepresidenan

klik disini dan dapatkan berita terkini dari Tempo di Google News



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *