TEMPO.CO, Jakarta – Calon presiden nomor tiga Hadiah Pranowo mengatakan, harus ada review atau peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan pengusahaan lahan pertambangan dengan menggunakan peraturan sandbox. Hal itu disampaikannya usai pertemuan dengan Forum Lingkungan Hidup atau Walhi di Jakarta, Kamis malam, 8 Januari 2024.
“Saya sampaikan, satu kasus yang terjadi, misalnya pertambangan, rasanya tidak adil karena masyarakat sekitar tidak punya akses,” kata Ganjar saat ditemui usai pertemuan dengan Walhi.
Ganjar mengatakan, masih ada regulasi yang perlu dikaji ulang terkait izin pertambangan. Dimana masyarakat tidak bisa langsung menikmatinya. Dia mencontohkan kasus seperti kampanye di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.
“Masyarakat adat tidak punya akses ke sana (tambang). Suku Dayak kemarin merasa ditinggalkan. Jadi perlu ditinjau ulang kebijakan yang diberikan kepada saya,” kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, kajian ini bisa dibarengi dengan regulasi sandbox atau forum yang bermanfaat untuk mendukung inovasi ekonomi digital yang saat ini berkembang pesat, misalnya dengan memanfaatkan potensi alam.
Periklanan
“Perlu adanya regulasi sandbox yang perlu kita ciptakan dengan kondisi daerah yang berbeda-beda termasuk pulau-pulau kecil dan potensi alam yang harus dihilirkan yaitu rempah-rempah,” ujarnya.
Ia mengatakan, banyak produk dari rempah-rempah yang bisa dimanfaatkan, termasuk melatih sumber daya manusia atau sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam rempah-rempah. “Harapan akan ada di sana nanti.”
Pilihan Redaksi: Pakar Sebut Gaya Ahok Serang Jokowi dan Jibran Bisa Cederai Elektabilitas Ganjara-Mahfud
Quoted From Many Source