TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Kabinet Jokowi membahas program makan siang gratis yang diajukan calon pasangan calon pasangan calon pasangan calon pasangan calon pasangan calon, yakni pasangan calon pasangan calon, yakni pasangan calon pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu pasangan calon, yaitu, pasangan, pasangan, pasangan, pasangan, pasangan, pasangan, pasangan calon, pasangan calon, pasangan calon pasangan calon, pasangan calon, pasangan calon, pasangan calon, pasangan calon, pasangan calon, pasangan calon pasangan calon, pasangan calon pasangan calon, yaitu pasangan calon pasangan calon: pasangan calon pasangan calon: pasangan: pasangan calon pasangan, yaitu:
Pada sidang kabinet paripurna, Jokowi dan para menterinya membahas beberapa hal, mulai dari rencana Idul Fitri hingga proyeksi makroekonomi pada tahun 2025.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan rapat kabinet Jokowi pada Senin pagi memuat pembahasan program makan siang gratis Prabowo-Gibran. “Kami sebelumnya telah membahas program-program Pak Prabow, termasuk program makan siang gratis tahap awal,” ujarnya.
Prabowo-Gibran belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait program makan siang gratis tersebut. Pernyataan tertulis Dewan Pakar Timnas Kampanye Prabowo-Gibran pada pekan lalu menyebutkan, program makan siang gratis tahap pertama akan memakan waktu sekitar Rp 100 hingga 120 triliun.
Bahlil mengklaim, rapat kabinet yang membahas usulan anggaran tahun depan tidak mendahului pengumuman resmi KPU. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah program calon presiden lainnya juga akan dibahas.
“Kami akan buat rencana. Kami tunggu KPU mengumumkannya [elected president]. Ini desain, simulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Perencanaan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, program makan siang gratis Prabowo-Gibran sempat dibahas.
Presiden Jokowi menjelaskan, program tersebut dibahas dalam rangka menghubungkan rencana kerja dan kebijakan fiskal nasional tahun 2025. Menurut dia, RAPBN tahun 2025 harus mempertimbangkan calon mana yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhannya, sebagai “orang yang mengelola APBN tahun 2025 presiden terpilih,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
DANIEL A.FAJRI
klik disini dan dapatkan berita terkini dari Tempo di Google News
Quoted From Many Source