Jokowi mendesak penerapan putusan Pengadilan Udara Bersih

TEMPO.CO, JakartaKoalisi Inisiatif Udara Bersih atau Capital Coalition menyambut baik keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terhadap putusan yang dijatuhkan dalam gugatan pencemaran udara yang digagas oleh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, 32 pemohon menegaskan bahwa tergugat harus segera menaati keputusan pengadilan. “Kami sangat meminta agar Presiden dan jajarannya sebagai terdakwa berhenti menggunakan upaya hukum yang mempersulit tanggung jawab hukum mereka,” kata Citra Referendum, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan pengacara koalisi. keterangan tertulis pada Jumat 17.11.2023.

Salah satu pemohon, Khalisah, juga mengatakan, putusan pengadilan ini bukan hanya merupakan kemenangan penggugat namun juga seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan yang kesulitan mendapatkan udara bersih.

“Pemerintah harus mematuhi perintah hukum dan kewajiban konstitusionalnya,” tegasnya.

Koalisi Ibu Kota mengajukan gugatan perdata pencemaran udara pada 4 Juli 2019. Pada sidang 16 September 2021, majelis hakim menerima sebagian gugatan tersebut.

Hakim menyebut, Tergugat I (Presiden Jokowi), Terdakwa II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Terdakwa III (Menteri Dalam Negeri), Terdakwa IV (Menteri Kesehatan), dan Terdakwa V (Gubernur Jakarta) melakukan perbuatan salah. .

Namun Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya Bakar mengajukan banding masing-masing pada 13 Januari 2023 dan 20 Januari 2023.

AISYAH AMIRA WOKANG

Pilihan Editor: Malaysia menghapus undang-undang polusi udara lintas batas untuk melakukan diplomasi dengan Indonesia

klik disini dan dapatkan berita terkini dari Tempo di Google News



Quoted From Many Source

Baca Juga  Daniel Ricciardo siap tampil santai di seri pertama Formula 1 GP Bahrain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *