Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Ini Pasal dan Ancaman Hukumannya

TEMPO.CO, Jakarta – Buntut menyinggung politik dinasti di Yogyakarta, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando dijaga Prihadi Beni Waluyo, Koordinator Aliansi Khusus Masyarakat Jogja di Polda DIY pada Rabu, 6 Desember 2023.

Kali ini Ade Armando didakwa melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang ITE. Termasuk Pasal 28 ayat. 1, pasal 28 par. 2 juncto Pasal 45 par.

Jadi seperti apa artikel-artikel ini?

Ade dilaporkan sekelompok warga yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Ngayogyakarta untuk Keberlangsungan Keistimewaan atau disingkat Paman Usman. Ade dilaporkan ke Polda DIY pada Kamis, 7 Desember 2023. Kuasa hukum paman Usman, Mustofa, mengatakan laporan polisi Ade Armando ada tiga poin.

“Total ada sembilan pasal, namun ada tiga poin, pertama dugaan penghasutan terhadap penguasa atau pemerintah, kedua menyebarkan berita bohong atau hoax, dan ketiga ujaran kebencian dalam video tentang Dinasti Yogyakarta,” dia berkata.

Pasal yang digunakan untuk menangkap Ade Armando adalah UU ITE Pada tahun 2016, khususnya Pasal 28 par. 1, pasal 28 par. 2 juncto Pasal 45 par. 2 dengan hukuman penjara 6 tahun. Bahkan dalam KUHP lama, khususnya pada Pasal 160, tentang penghasutan terhadap penguasa, khususnya terdapat pada Pasal 309, 390, dan 234.

Berikut artikel yang digunakan untuk menangkap Ade Armando

Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

“Masing-masing dengan sengaja dan tanpa alasan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Jika Pasal 28 ayat (1) mengatur larangan penyebaran berita bohong, Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan.

Baca Juga  Mengakhiri spekulasi, Kate Middleton mengungkap dirinya sedang menjalani kemoterapi untuk penyakit kanker

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Periklanan

Pasal 45 par. (2) UU ITE

Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelanggan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE. Pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara dan denda. Ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan denda maksimalnya Rp 1 miliar.

“Setiap orang yang memenuhi ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 atau 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ).

Ade juga diduga melanggar Pasal 160 KUHP atau KUHP tentang penghasutan terhadap aparat. Sekadar informasi, KUHP yang dimaksud adalah KUHP lama. Sedangkan UU Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 hanya berlaku tiga tahun sejak diundangkan. Ini artikelnya:

§ 160 KUHP

Pasal 160 KUHP melarang penghasutan di depan umum untuk melakukan kejahatan, kekerasan atau ketidaktaatan kepada otoritas publik. Pelaku terancam hukuman penjara dan denda. Ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Sedangkan denda maksimalnya Rp 4.500.

“Barang siapa yang menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan untuk melakukan suatu tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati ketentuan undang-undang atau perintah resmi yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupee.’

Sebelumnya, laporan terhadap Ade Armando dari Paman Usman diterima dengan bukti LP/B/947/XII/2023/SPKT/Polda DI Yogyakarta tertanggal 7 Desember 2023. Selaku pelapor, Ade Armando dari rombongan Paman Usman diwakili Anwar Musadad selaku Bupati Karangwuni Kabupaten Kulon. Progo didampingi Rahm selaku Kepala Desa Wirokerten Kabupaten Bantul.

Baca Juga  Jokowi vstupuje na burzu Caketum, politik Golkar hovorí, že pravidlá AD/ART sú prekážkou

“Kenapa kepala desa melaporkan Ade Armanda karena kepala desa ini adalah otoritas khusus di Yogyakarta yang tugas utamanya menjaga konservasi dan keberlanjutan. Daerah Istimewa Yogyakarta”, kata koordinator aksi Paman Usman, Widihasto.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | WICAKSONO SWASTA

Pilihan Editor: Banyak kontroversi Ade Armando, terakhir menyentuh politik Dinasti Yogyakarta



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *