TEMPO.CO, Jakarta – Filsuf dan direktur Sekolah Pascasarjana Filsafat Driyarkara atau STF Karlina Supelli menyoroti kegagalan demokrasi menjelang pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia tidak ingin demokrasi dihancurkan hanya demi kekuasaan.
“Jangan biarkan demokrasi semakin rusak dan jangan biarkan kekuasaan sibuk mengedepankan kepentingannya sendiri,” ujarnya pada Senin, 5 Februari 2024 di STF Driyarkara, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, saat ini negara sedang menghadapi berbagai permasalahan yang membuat kehidupan masyarakat semakin timpang karena adanya kekuasaan yang berpihak pada kepentingan sekelompok orang. Oleh karena itu, beliau mengatakan, “Warga negara sebenarnya tidak bisa tinggal diam,” ujarnya.
Karlina mengatakan, akademisi seperti guru besar, dosen, dan mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah bahwa hal tersebut telah menyimpang. “Sebagai civitas akademika, kami mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan masyarakat bahwa perilaku pejabat negara dan pemerintah telah melanggar amanat kedaulatan rakyat yang dipercayakan kepada mereka,” ujarnya.
Menurut Karlin, peran perguruan tinggi di kampus adalah menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan nilai-nilai keilmuan dan integritas melalui penelitian dan pengajaran. Sementara itu, universitas di luar kampus mencerahkan kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum, kebaikan bersama, keadilan dan kesetaraan.
“Seruan ini diwujudkan sebagai tanggung jawab moral civitas akademika dalam salah satu tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, tanah air, dan bangsa, bukan kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Periklanan
Sebelumnya, STF Driyarkara menyerukan penguatan demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai semakin terpuruk jelang pemilu 2024. STF Driyarkara menyusun opini tersebut bersama Profesor Armada Riyanto dari STFT Widya Sasana Malang, Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes Pematangsiantar, Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero Maumere, CB Mulyatno dari Fakultas Teologi Vedabhakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng Minahasa, Y Subani dari Fakultas Filsafat Universitas Widyra. Kupang
“Jujur dan adil, tidak hanya menjamin rasa hormat setiap suara, tapi juga merupakan ajaran etika politik kita. Kami mengingatkan Presiden bahwa jujur dan adil adalah cara berpikir dan bertindak dalam bernegara. “Kekuasaan yang digunakan sembarangan akan merugikan etika dan kemudian merugikan hukum,” kata Rektor STF Driyarkara Simon PL Tjahjadi usai seminar bertajuk Tantangan Jembatan Serong II di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Simon mengaku mengikuti langkah politik Jokowi sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU21/2023 yang menyetujui putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Jokowi diyakini akan melangkah lebih jauh dari perkiraan pemilihnya. “Apalagi dalam hal netralitas posisi negara dan keberlangsungan reformasi dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” ujarnya.
Pilihan Editor: Kemendikbud angkat bicara di kampus Gerakan Kritik Jokowi: Kebebasan dan Kepedulian Akademik
Quoted From Many Source