Kemenpan RB mengungkap 3 alasan perubahan skema gaji ASN

TEMPO.CO, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB saat ini sedang menggodok sistem penggajian baru bagi aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri (PNS) dan pegawai negeri dengan perjanjian kerja (PPPK). Apa alasannya?

Plt. Asisten Wakil Menteri Bidang Pengelolaan Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kementerian PANRB Yudi Wicaksono mengungkapkan tiga alasan sistem pengupahan baru bagi ASN.

1. Ada ketidakadilan upah ASN

Yudi Wicaksono mengungkapkan adanya ketimpangan upah yang diterima atau membawa pulang gaji ASN menjadi alasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengubah sistem pengupahan.

“Kita lihat saat ini ada ketimpangan pendapatan antar ASN, beda-beda. Beda kementerian, beda pendapatan. Bawa pulang apa ya? membawa pulang gaji, ini bukan soal gaji (pokok) ya? Beda daerah beda pula membawa pulang gajiMaka lahirlah istilah ‘Kementerian Sultan atau Kementerian Umbi-umbian’,” kata Yudi.

Kementerian Kesultanan yang dimaksud merupakan kementerian yang pegawainya mendapat bonus kinerja lebih tinggi dibandingkan kementerian lain. Sebaliknya, Kementerian Umbi yang dimaksud merupakan kementerian yang pegawainya mendapat bonus kinerja lebih rendah.

2. upah ASN yang tidak memadai membuka peluang terjadinya korupsi

Yudi juga mengatakan, alasan kelayakan menjadi alasan lain yang menjadi pertimbangan Kemenpan RB dalam merumuskan sistem pengupahan baru. Kami berharap gaji yang diterima ASN bisa memberikan penghidupan yang layak.

Periklanan

“Pendapatan ini kita harapkan bisa memberikan penghidupan yang layak bagi ASN. Untuk apa? Padahal kita sudah banyak kasus ASN yang terjerat korupsi karena penghasilannya mungkin tidak cukup untuk hidup di daerahnya,” kata Yudi. .

3. Mobilitas bakat

Upaya untuk menjadikan gaji ASN kompetitif guna membuka peluang mobilitas talenta sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perusahaan Sipil Negara (UU ASN).

Baca Juga  Kreativitas Pemasaran Bisnis Di Batam Luar Biasa

“Kami berharap dengan pendapatan yang kita bandingkan dengan BUMN, akan tercipta mobilitas talenta antara pegawai instansi pemerintah dan pegawai BUMN,” kata Yudi.

Dengan adanya UU ASN, kata Yudi, skema yang diterapkan bersifat timbal balik. Artinya, undang-undang ini memberikan peluang karir bagi ASN di BUMN atau di luar pemerintahan dan sebaliknya.

Masalahnya kita (ASN) ingin berkarir di BUMN. Tapi apakah BUMN ingin berkarir di instansi pemerintah (menjadi ASN)? pertukaran talenta tidak akan terjadi jika kita tidak memperbaiki sistem kesejahteraan,” kata Judy.

Pilihan Editor: Ini Bukan Gaji Tunggal, Ini Sistem Gaji ASN Baru yang Sedang Disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *