TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Panitia Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Kaka Suminta meminta kepada Bawaslu atau Bawasl mengambil sikap tegas terhadap majelis perwakilan desa yang menyatakan dukungannya terhadap Prabowo-Gibran.
Kaká mengatakan, pihaknya belum mendengar sikap Bawasl atas dugaan pelanggaran tersebut. Seharusnya sudah ada kalau kegiatan seperti itu diperbolehkan pada tahapan pemilu, kata Kaka, Senin, 20 November 2023 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Kaka, Bawaslu harus menyatakan apakah itu kegiatan sosialisasi atau kampanye. “Ini bukan unjuk rasa biasa. Ini juga bukan kampanye penyadaran. Bawaslu harus menyatakan apakah ada pelanggaran undang-undang pemilu,” ujarnya.
Dalam kejadian tersebut, kata Kaka, terdapat ribuan kepala dan perangkat desa. Dia mengatakan pengerahan itu ceroboh. “Ketika saya melihatnya, ada satu kata yang terlintas di benak saya. Tidak ada kata bijak dalam mengerahkan perwakilan desa yang jelas-jelas mendukung salah satu calon presiden,” kata Kaká.
Menurut Kaka, perangkat desa harus mampu menjaga pemilu yang jujur dan adil. Dalam pemilu, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wakil daerah. “Khususnya saat pemilu, hal ini harus diatasi sistem pendukung demokrasi dan bukan pasangan calon,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kaka menilai mobilisasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik. “Desa juga tidak homogen. Kita perlu menjaga diri dari konflik di daerah. Karena jauh dari pusat keamanan, jauh dari pusat pemerintahan. Ini harus dikawal agar tidak menimbulkan konflik,” kata Kaká.
Periklanan
Kaká mengingatkan, presiden harus memperkuatnya sistem pendukung menyelenggarakan pemilu yang netral. “Apa langkah ribuan desa dan perwakilan kota yang tergabung di dalamnya? sistem pendukung membiarkan pemilu atau tidak. Sehingga perlu adanya koreksi. “Jangan sampai mereka menjadi bagian dari perusakan netralitas pemilu dan perusakan demokrasi,” ujarnya.
Ketua Bawasl Bagja Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanggil panitia acara Silaturahmi Nasional Persatuan Desa. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran pemilu dalam acara tersebut.
“Kami masih memanggil komisi untuk membuat rencana. Ya, secepatnya. Kepala desa dilarang melakukan kampanye, kata Bagja Hidayat saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Duo Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Prima, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia. Pasangan ini meraih nomor urut 3 pada Pilpres 2024.
Pilihan Editor: Puan Maharani memastikan PDIP tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi
Quoted From Many Source