TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan penolakannya atas laporan Dewan Pimpinan Pusat Santri Forum Komunikasi Indonesia atau DPP Foksi kepada tim film Pemungutan suara kotor. Pelaporan tersebut dinilai sebagai upaya untuk membungkam atau mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengungkap dugaan kecurangan pada pemilu atau pemilu 2024.
Koalisi yang terdiri dari 12 organisasi itu dilaporkan oleh DPP Licik membatasi hak masyarakat untuk mengakses informasi. Masyarakat juga dilarang melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemilu 2024.
Berdasarkan penelusuran, ratusan mahasiswa Foksi tersebut merupakan anggota Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai tersebut diketahui mengusung salah satu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowa Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada pemilu 2024.
Mulai November 2023, Foksi menyatakan dukungannya. Hal itu dibuktikan melalui video yang direkam DPP Foksi melalui akun Instagram @santri_indonesia_2.0. Kritik juga dilontarkan tim nasional kampanye Prabowo-Gibran atau TKN.
Perwakilan TKN, Prabowo-Gibran Habiburochman, mengatakan berbagai tudingan kecurangan pemilu adalah fitnah, dugaan, dan tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas karakter di film itu, kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya 1 Nomor 16, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024.
Sementara itu, dalam pandangan Koalisi Masyarakat Sipil, tudingan terkait kisah kampanye hitam dalam film Dirty Vote merupakan bentuk delegitimasi atas kritik dan fakta yang disajikan dalam film tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa kampanye pemilu sama sekali tidak melarang publikasi atau publikasi fakta-fakta pelanggaran pemilu yang disajikan dalam film.
Periklanan
Apalagi jika ia dituding memihak atau merugikan peserta pemilu. “Seluruh calon presiden dan wakil presiden yang berkontribusi terhadap dugaan bentuk-bentuk kecurangan pemilu 2024 disebutkan dalam film berdurasi hampir 2 jam itu,” kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Februari 2024.
Bertentangan dengan tanggapan kubu 02, tim pemenangan nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau timnas Amin justru mengapresiasi film tersebut. Senada dengan timnas Ma’ruf Amin, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut film dokumenter ini bagus untuk edukasi politik masyarakat.
Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil meminta seluruh komponen, baik pemerintah, aparatur negara, partai politik, calon presiden dan wakil presiden, peserta pemilu, dan pendukung calon, tidak alergi terhadap kritik publik, termasuk fakta. penipuan pemilu. Daripada mengkriminalisasi para ahli dan aktivis yang terlibat dalam film tersebut, sebaiknya Polri, Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan lembaga lainnya mengolah fakta kecurangan pemilu 2024.
Pilihan Editor: Pemungutan Suara Kotor Dilaporkan ke Polisi oleh Zainal Arifin Mochtar Lelucon: Datang berkunjung kalau nanti saya ditahan
Quoted From Many Source