Koalisi Sipil mendesak Bawasla mengusut dugaan polisi memasang baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokrat mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengusut dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Koalisi sipil menyebut dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanggar hukum. Mereka menyebut gugatan itu hanya sebuah bentuk penipuan pemilu Dia akan mengambil keputusan bersama orang-orang yang haus.

“Melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” dalam keterangan tertulis tertanggal Sabtu, 11 November 2023.

Dugaan pemasangan baliho Prabowo-Gibran oleh polisi di Jawa Timur, menurut koalisi sipil, membuktikan ketidakberpihakan polisi dalam pemilu. Pemasangan baliho yang dilakukan polisi jelas melanggar posisi netral polisi dan merupakan bentuk kecurangan pemilu, kata Koalisi Sipil.

Dugaan intervensi pemerintah

Koalisi sipil menilai dugaan pemasangan baliho oleh polisi sebagai bukti Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan putranya di Pemilu 2024. “Kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” tegasnya. . koalisi sipil.

Dalam negara demokrasi dan supremasi hukum, menurut Koalisi Warga, peran dan fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nasional Nomor 2 Tahun 2002.

“Kami tidak terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu calon presiden dengan memasang baliho,” kata Koalisi Sipil.

Periklanan

Menurut Koalisi Sipil, seluruh aparat pertahanan dan keamanan wajib bertindak netral dan melindungi konstitusi. “Bukan sebaliknya, justru memihak, apalagi digunakan untuk mendukung kandidat tertentu, yang justru akan merugikan pemilu dan konstitusi itu sendiri,” kata Civic Coalition.

Menurut koalisi sipil, kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak sehat. “Pemilu menjadi semakin menakutkan ketika pihak berwenang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memastikan kemenangan mereka dalam pemilu,” kata koalisi sipil.

Baca Juga  Dibalik Terciptanya Tim Balap MotoGP Pertamina Enduro VR46

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokrat merupakan koalisi yang terdiri dari PBHI nasional, Imparsial, WALHI, Luludem, ELSAM, HRWG, Forum Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia, Indonesian Corruption Watch atau ICW, KontraS, YLBHI dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Redaksi: Selain Baliho Dibongkar, Kuliah Umum Ganjara di Pematangsiantar Dibatalkan, Ini Kata Politisi PDIP



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *