KPK menghadirkan 164 alat bukti pada sidang perdana Syahrul Yasin Limpo

TEMPO.CO, Jakarta – juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan, pihaknya menghadirkan 164 alat bukti dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan pelapor mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limp.

“Pada hari ini, 8 November, tim Kantor Hukum KPK menyerahkan alat bukti sebanyak 164 dokumen, termasuk bukti elektronik, kepada hakim praperadilan PN Jakarta Selatan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 November 2023.

Ali mengatakan, seluruh bukti yang dihadirkan untuk mendukung anggapan sebelumnya bahwa keputusan tersangka Syahrul soal dugaan korupsi dan TPPU sudah sesuai mekanisme hukum dan juga memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Tim KPK juga akan memperkuat argumentasinya dengan menghadirkan ahli dalam persidangan besok, 9 November. “Pembangunan akan dimediasi,” katanya.

Usulan permohonan praperadilan Syahrul akan memasuki tahap keterangan ahli sebelum sidang penjatuhan hukuman pada Selasa, 14 November 2023.

Kuasa hukum Syahrul meminta majelis hakim membatalkan keputusan tersangka

Sebelumnya, pengacara Syahrul Dodi Abdulkadir berharap majelis hakim mengabulkan permohonan kliennya. Dia meminta hakim membatalkan penetapan tersangka politisi partai tersebut NasDem Itu.

Periklanan

Meminta hakim menyatakan putusan tersangka Pemohon (SYL) batal demi hukum, kata pengacara SYL Dodi Abdulkadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2023.

Ia meminta hakim menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprind.Dik/121/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 dan surat perintah penyidikan nomor Sprind.Dik/122/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon (KPK) batal demi hukum.

Selain itu, keterangan status pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprind.Dik/121/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 dan surat perintah penyidikan nomor Sprind.Dik/122 /DIK. 01.01.09/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh tergugat adalah tidak sah dan batal.

Baca Juga  Ekonom memperkirakan program makan siang gratis akan berujung pada utang luar negeri

Syahrul Yasin Limpo menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan di kantor. Ia disebut-sebut meminta uang muka kepada bawahannya yang nilainya sudah ditetapkan sebelumnya. Syahrul disebut menerima uang sebesar itu Rp 23 miliar per tahun dari bawahannya. Dia diduga menggunakan uang itu untuk berbagai keperluan pribadi.

Belakangan, Syahrul Yasin Limpo mengadu ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan. Kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *