KPK tengah mendalami peluang tersangka korporasi dalam kasus suap pajak

TEMPO.CO, Jakarta – penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini sedang menyelidiki kemungkinan penamaan dalam kasus perusahaan yang mencurigakan kepuasan terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Slovakia tahun 2016-2017.

“Apakah perusahaan akan dilibatkan dan selanjutnya diwakili oleh konsultan yang dicurigai, termasuk manajemen? Kita lihat nanti bukti apa yang didapat penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis. 9 November 2023.

Dalam hal kepuasan pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Ada beberapa tersangka yang merupakan penasihat pajak yang mewakili korporasi.

“Penasehat pajak itu mengatasnamakan perusahaan, jadi harusnya korporasi juga ikut dilibatkan kan? Tidak mungkin penasihat pajak memberi uang dari uangnya sendiri. Jadi uang itu juga bagian dari fee atau berapa pun yang diberikan perusahaan, dan itulah mengapa itulah cara kami melakukannya.” kata Alex.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dan langsung menahan anggota tim pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Yulmanizar (YMR) dan Febrian (FB) atas keterlibatannya dalam dugaan gratifikasi pajak. pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Tahun 2016-2017.

Alex menjelaskan, penetapan kedua tersangka ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji (APA).

Dalam kasus Angina Prayitna, tersangka lagi berjumlah tujuh orang, yakni Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan di DJP Dadan Ramdani (DR), Ketua Tim Pemeriksaan Pajak di DJP Wawan Ridwan (WR), Kabag Pemeriksaan Pajak. Tim DJP Alfred Simanjuntak (AS).

Turut pula penasihat pajak PT Perkebunan Gunung Madu Ryan Ahmad Ronas (AHR), penasihat pajak Perkebunan Gunung Madu Aulia Imran Maghribi (AIM), penasihat pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo (AS), perwakilan wajib pajak PT Bank Pan Indonesia Veronika Lindawati (VL). Putusan terhadap perkara tersangka sudah mempunyai kekuatan tetap.

Baca Juga  Din Syamsuddin: Jangan takut dengan politik identitas

Dalam proses penyidikan kasus Angin Prayitna dan kawan-kawan, seiring dengan munculnya berbagai fakta hukum di persidangan yang diperkuat dengan putusan majelis hakim, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya keterlibatan YMR dan FB dengan bukti yang cukup untuk menyatakan mereka layak untuk dianggap mencurigakan.

Periklanan

Konstruksi kasus yang menjerat Yulmanizar dan Febrian bermula saat keduanya sama-sama tergabung dalam tim pemeriksaan pajak dan bertugas mengusulkan penghitungan kewajiban perpajakan sesuai perintah dan instruksi bertingkat dari APA, DR, WR dan AS. atas permintaan wajib pajak.

Agar keinginan wajib pajak disetujui, APA dan DR memerlukan sejumlah uang untuk disediakan dan yang “bernegosiasi” dengan wajib pajak di lapangan adalah YMR dan FB.

Wajib Pajak yang memberikan uang antara lain PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama.

Berdasarkan ketentuan penghitungan pajak untuk ketiga wajib pajak yang terkena dampak, APA, DR, WR, AS, YMR dan FB masing-masing menerima jumlah sekitar Rp 15 miliar dan S$4 juta.

Selain itu, YMR dan FB bersama APA, DR, WR dan AS diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak lainnya dengan bukti awal sekitar Rp miliar dan masih dilakukan penyelidikan.

Untuk tindakannya. Yulmanizar dan Febrian disangkakan Pasal 12 surat dan atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pilihan Redaksi: Firli Bahuri Bantah Gagal Ujian: Saya Tak Berangkat ke Aceh, Tapi Saya Jalani Tugas sebagai Ketua KPK



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *