TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan kampanye damai dan parade pemilu pada Senin 27 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Lebih dari 65 ribu orang akan bertemu pada kampanye perdamaian.
Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik kampanye Prosesi pemilu yang tenang dan damai menyoroti pentingnya partisipasi pemilih. “Tidak hanya saat kampanye saja, tapi juga saat menggunakan hak pilih,” kata Idham kepada Tempo melalui telepon, Rabu malam, 22 November 2023.
Idham mengatakan, peserta pemilu sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemilu, bisa mengedepankan kampanye terprogram. Menurut dia, deklarasi kampanye perdamaian akan dibawakan oleh tiga pasangan calon presiden.
Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Selain calon presiden dan wakil presiden, deklarasi juga turut disampaikan oleh anggota, pengurus, dan pimpinan partai politik pengusung.
Saat ditanya permasalahan apa saja yang akan muncul selama kampanye dan mitigasi KPÚ, Komisioner KPÚ mengaku belum bisa menjawab. Masa sosialisasi program dan pemilihan calon presiden berlangsung selama 75 hari. Mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“KPU tidak mampu menyikapi isu-isu yang bersifat spekulatif,” kata Idham. Kecuali, menurut dia, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu membacakan putusan aturan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Atau pelanggaran terhadap aturan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 par. 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Pasal ini mengatur tentang pejabat publik atau pihak yang tidak boleh ikut kampanye. Mendekati pemilu Sementara itu, pada tahun 2024 yang akan berlangsung selama 75 hari, para peserta pemilu diharapkan mematuhi aturan yang tertuang dalam undang-undang pemilu dan peraturan KPÚ tentang kampanye.
Periklanan
Idham menjelaskan, KPU mendorong pemilih untuk ikut aktif melaporkan jika ada dugaan pelanggaran kampanye. “Hal ini selanjutnya dapat dilaporkan ke Bawasla sebagai lembaga yang berwenang menangani dugaan pelanggaran kampanye,” kata Idham.
Sebelumnya, beragam tudingan pelanggaran kampanye dan netralitas pejabat publik. Berbagai dugaan pelanggaran telah dilaporkan ke Bawasl. Diantaranya adalah Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo.
Paiman disebut-sebut hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendorong anggota Sedulur Jakarta memenangkan Prabowo-Gibran. Berikut laporan mengenai tantangan Muhaimin dalam memilih nomor urut satu dalam pidatonya setelah nomor urut ditentukan. Hal serupa juga dilontarkan Mahfud yang meminta pemilihan nomor urut tiga. Bawaslu saat ini sedang menangani tiga kasus. Selain itu, ada laporan dari KPU.
Ketua Bawasl Rahmat Bagja mengatakan, KPU mengumumkan daftar calon tetap (DCT) tidak mencantumkan gelar calon kader Gerindra DPR. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi korespondennya. Namun laporannya sudah dicabut, ujarnya.
Pilihan Editor: Mantan Penyidik KPK Ingatkan Firli Bahuri untuk Nonaktif Sementara Usai Jadi Tersangka Pemerasan
Quoted From Many Source