INFORMASI NASIONAL – Menteri Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi sistem masuk tunggal dalam segala urusan pelayanan publik.
“Kami akan terhubung dan terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, layanan sosial, perbankan, pajak, gerbang pembayaran, dan masih banyak lagi. “Ini era data nasional yang sebenarnya,” kata Tito saat memberikan pengarahan Rakornas Dukcapil tentang peran IKD dalam mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik di Harmoni One Hotel & Convention Center. , Batam, Selasa 27 Februari 2024.
Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) ini diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Sebagai bagian dari SPBE, IKD termasuk dalam sembilan layanan prioritas pemerintah.
“Perpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan teknologi pemerintah dan fokus pada integrasi layanan. Tentu tidak semuanya bisa dicapai dengan serta-merta. “Kami fokus pada sembilan layanan prioritas,” ujarnya.
Selain IKD, identitas dasar digital KTP dalam bentuk digital juga masuk dalam sembilan prioritas. “Tujuan Presiden ke depan, KTP tidak lagi dicetak, semua orang hanya bisa menggunakan IKD yang kemudian bisa dibawa di telepon genggam. Namun masyarakat yang tidak mempunyai telepon genggam bisa menggunakan KTP yang sudah dicetak, ” kata Tito.
Layanan lain yang akan kami fokuskan di SPBE adalah platform pertukaran data. Tito mengatakan, kementerian dan lembaga sudah memiliki data yang lengkap, namun pemanfaatannya belum maksimal.
Periklanan
Selain itu, layanan pembayaran digital juga dimaksimalkan. Tito menilai saat ini hampir semua kementerian sudah menggunakan layanan tersebut.
Kemudian portal Satu Data Indonesia menyediakan layanan publik, sehingga portal layanannya tidak lagi spesifik sektoral tetapi berbasis kebutuhan. IKD berperan sebagai landasan dari semua layanan tersebut, kata Tito.
Saat ini IKD terintegrasi dengan aplikasi SatuSehat dan akan terintegrasi dengan program Presisi Polri. Ia mengatakan, jika pelayanan publik terintegrasi maka dampaknya akan sangat besar. “Pemerintah akan bekerja lebih efisien, masyarakat akan lebih mudah mengakses segala hal pelayanan publik,” tuturnya.
Tito meminta seluruh jajaran Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota mengupayakan berbagai terobosan untuk mencapai target cakupan IKD sebesar 30 persen penduduk yang membutuhkan KTP.
“Saat ini sudah 8.209.757 orang yang mengaktifkan IKD. Jangan berhenti mengajak masyarakat untuk mengaktifkan IKD, banyak manfaatnya,” kata Tito.
Quoted From Many Source