Menteri PANRB: IKD jadi kunci utama integrasi layanan digital pemerintah

“IKD harus dipersiapkan menjadi identitas individu digital nasional dan universal dari pemerintah bagi penduduk Indonesia dan WNI di luar wilayah NKRI,” ujarnya dalam Rakor Kementerian Dalam Negeri Bidang Kependudukan dan Kependudukan Nasional. Pendaftaran Warga Negara di Batam, Rabu 28 Februari 2024.

Teguh pun mengaku pihaknya siap mempercepat aktivasi IKD untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE). “Dewan Dukcapil dari pusat hingga kabupaten/kota siap mendukung pelaksanaan SPBE khususnya IKD sesuai instruksi Menteri PANRB,” ujarnya.

Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil di Batam mengangkat tema “Peran IKD dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan digital”. Gubernur, bupati, wali kota Kepri dan lebih dari 1.100 tamu undangan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Rakornas mengatakan IKD menjadi kunci utama dalam mengintegrasikan layanan digital pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“IKD menjadi kunci utama dalam integrasi seluruh pelayanan publik. Dengan KTP digital, semua data bisa terekam hanya dengan satu identitas, artinya masyarakat tidak perlu memasukkan kembali data pribadinya,” kata Azwar Anas.

Menurut Menteri Azwar Anas, untuk melaksanakan instruksi Presiden tersebut, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, BSSN, Kominfo dan BUMN PERURI terus melakukan pertemuan intensif terkait pemanfaatan IKD dalam rangka identitas digital nasional untuk mendukung integrasi. pelayanan publik ke dalam sistem pemerintahan elektronik (SPBE).

Periklanan

“Kementerian PANRB bersama instansi terkait telah mencapai kesepakatan mengenai Kerangka Identitas Digital Nasional. Dengan adanya kesepakatan kerangka ini berarti telah selesai seluruh tugas dan tahapan,” kata Anas.

Baca Juga  Soal Pilot Batik Ketiduran, Bos Lion Group: Bukan Salah Perusahaan

Menteri PANRB berharap Dirut Dukcapil dan Kepala Dinas Dukcapil terus mendukung pengaktifan IKD, setidaknya bagi seluruh ASN Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Targetnya selesai Mei 2024 sehingga bisa mendukung layanan digital penyelenggara negara sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2023.

Menteri Anas juga menyinggung IKD sebagai kunci single sign-on (SSO) yang menurutnya sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kedua peraturan ini juga mendukung implementasi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Kedepannya proses ini pasti akan lebih simpel, cepat, dan simpel. Anda tidak perlu lagi copy KTP untuk mengakses layanan, dan tentunya dengan IKD, keamanan data pribadi lebih terjamin. Anda bisa mengisi datanya satu kali saja. untuk layanan berbeda-beda,” kata Anas.

Anas mengatakan penggunaan strategi transformasi digital secara terintegrasi dan intensif dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap dan mempercepat jalan menuju Indonesia maju. Pada periode 2016-2045, perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 5,7% per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing perekonomian.

“Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar kelima pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas berpendapatan menengah menjadi sekitar 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045,” kata Menkeu. Azwar Anas.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *