TEMPO.CO, Jakarta – Hari pemilihan umum semakin dekat (Pemilu), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pada 14 Februari 2024, Abdullah Azwar Anas menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya.
Ia juga menekankan pentingnya netralitas bagi PNS (ASN) sehubungan dengan pemilu mendatang.
Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya proses demokrasi yang sesungguhnya. Bersama-sama kita bisa menyukseskan pemilu yang aman, kata Anas dalam keterangan resminya, Selasa, 13 Februari 2024.
Ia juga menekankan agar ASN tetap netral dalam segala aktivitasnya. Menurut Anas, netralitas ASN bukan sekedar soal tidak memilih atau berkulit putih, melainkan menjaga independensi sekaligus menunaikan tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pastikan ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak terlibat konflik kepentingan,” ujarnya.
Periklanan
Prinsip netralitas ini juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi ASN, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). SKB juga memuat sanksi bagi ASN yang melanggar netralitasnya.
Ia menegaskan, pada masa tenang, seluruh peserta pemilu dilarang melakukan kampanye atau kegiatan politik untuk mendukung calon eksekutif atau legislatif guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu.
Pilihan Editor: Persyaratan tiba di TPS tahun 2024 menurut jenis pemilih
Quoted From Many Source