MK Tanggapi Keberatan Anwar Usman Atas Pengangkatan Ketua Hakim Suhartoy: Implementasi Putusan MKK

TEMPO.CO, Jakarta – Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) merespons upaya administratif (keberatan) mantan Ketua MK Anwar Usman. Surat keberatan sebelumnya dilayangkan Anwar Usman terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 17 Tahun 2023 yang mengangkat Suhartoy sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028.

“Terkait surat keberatan yang disampaikan perwakilan Yang Mulia Anwar Usman, sudah ditanggapi oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil RPH (Sidang Hakim),” kata Enny melalui pesan singkat pada Kamis, 23 November 2023. Enny mengatakan Anwar Usman memberikan surat keberatan tersebut karena menilai ada kejanggalan dalam keputusan tersebut MKMK yang mengajukan banding dan mengangkat Suhartoy sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Enny menyatakan, pada prinsipnya pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoya merupakan bentuk implementasi keputusan MKMK. Menurut dia, hal itu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dan Yang Mulia Anwar Usman turut serta langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru,” kata Enny.

Surat tanggapan anggota parlemen, kata Enny, diserahkan kepada kuasa hukum Anwar Usman. Ia pun mengatakan, usai mengirimkan balasan, menyusul domain Anwar Usman dan kuasa hukumnya. “Itu kewenangan kuasa hukum Yang Mulia Anwar Usman,” kata Enny.

Sebelumnya, Anwar Usman melalui kuasa hukumnya, Franky Simbolon and Partners, memediasi upaya administratif (keberatan) tersebut. Surat tersebut tertanggal 15 November 2023.

Terkait dengan poin yang disampaikan pengacara Anwar Usman, yakni Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 mencopot kliennya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mengangkat Suhartoy sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengadilan. Mahkamah Konstitusi.

Keputusan ini sama sekali melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan klien kami, ujarnya dalam surat yang diterima Tempo, Selasa, 21 November 2023.

Baca Juga  Penuspen Panglima TNI menyebut pembunuhan prajurit TNI yang dilakukan OPM di Papua merupakan pelanggaran HAM berat, berikut batasannya

Periklanan

Tim kuasa hukum Anwar Usman mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa warga negara yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan pengaduan administratif kepada pemerintah.usaha. pejabat atau pejabat atasan yang menentukan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau kegiatan.

Sedangkan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sengketa Administrasi Pemerintah yang menyatakan batas waktu pengajuan gugatan ke pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diambil. upaya administratif tersebut diterima oleh masyarakat atau diberitahukan oleh instansi yang berwenang dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menjamin penghentian upaya administratif tersebut.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Mengenai Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang berbunyi: (1) Perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus perselisihan mengenai tindakan pemerintah setelah selesainya perkara. pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara setelah dilakukannya tindakan administratif.

Sebelumnya, MK resmi memilih Hakim Konstitusi Suhartoy sebagai ketua baru menggantikan Anwar Usman. Hasil pemilu Suhartoya disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra usai Rapat Hakim (RPH) yang digelar pada Kamis, 9 November 2023.

Baca Juga  Megawati kirim surat ke Amicus Curiae MK, Yusril Ihza Mahendra bilang begitu

SULTAN ABDURRAHMAN | KEBAIKAN PRIBADI

Pilihan Redaksi: Anwar Usman kembali dilaporkan di MKMK karena tak setuju pencopotan Ketua MK



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *