TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kantor Presiden Moeldoko tak terlihat di Istana Negara Jakarta pada Rabu sore, 21 Februari 2024, saat Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (OH) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan pantauan di lapangan Moeldoko, mereka tidak melihat pejabat negara hadir di dewan tersebut. Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Wantimpres Wiranta, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Tampak pula Menteri Pertahanan Prabow Subiant, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanggu Hartart, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Moeldoko tak membalas pesan singkat yang dikirimkan Tempo hingga pukul 14.00 WIB saat ditanya alasannya mangkir dari pelantikan wakil negara hari ini. Dalam siaran pers AHY, ia mengatakan ayahnya sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur Partai Demokrat kembali berkuasa.
Dalam pernyataannya, Agus yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugasnya di sisa masa pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
Demokrat yang dipimpin AHY keluar dari pemerintahan selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Partai Demokrat kemudian bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rak, putra sulung Jokowi, pada Pilpres 2024.
“Ini adalah momen bersejarah karena Untunglah “Apa yang kita perjuangkan selama ini bisa terus terwujud,” kata Agus saat ditemui usai pelantikan.
Periklanan
AHY vs Moeldoko
Moeldoko dan AHY berseteru dengan kisruh internal Partai Demokrat. Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021.
KLB digagas sejumlah politisi demokratis yang tidak setuju dengan kepemimpinan AHY, seperti Marzuki Alie dan Jhoni Allen. Kekacauan pun berlanjut dalam proses persidangan. Pada 3 Oktober 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Moeldok terkait kepemimpinan Demokrat.
Moeldoko mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Namun Mahkamah Agung kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.
AHY tetap memimpin Demokrat. Partai tersebut merupakan bagian dari koalisi maju Indonesia yang mendukung Prabowo-Gibran pada pemilu serentak tahun 2024.
Pilihan Redaksi: AHY menyebut SBY bersyukur Demokrat kembali berkuasa
Quoted From Many Source