Pakar Minta KPU Evaluasi Fungsi Panelis Debat Presiden dan Cawapares 2024

TEMPO.CO, JakartaDebat capres-Calon wakil presiden pertama dilantik KPU pada 12 Desember 2023, tinggal tiga hari lagi. Pertukaran pandangan ini akan dibuka dengan debat antara ketiga calon presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berharap perdebatan Pilpres 2024, khususnya soal fungsi panelis, perlu dievaluasi. KPU. Sehingga fungsi panelis dalam debat berbeda dengan Pilpres 2019. “Menurut saya, harus ada evaluasi dulu 2019 seperti apa,” kata Bivitri yang mengaku sudah didekati KPU. menjadi panelis pada Jumat, 8 Desember 2023.

Bivitri menjelaskan, saat menjadi panelis debat capres 2019, mereka hanya bertugas menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut diberikan kepada moderator untuk dibacakan di hadapan peserta debat. “Para delegasi tidak berbuat apa-apa. Kami bahkan tidak bisa mengajukan pertanyaan tambahan. Kami tidak berguna di hari H (debat),” ujarnya.

Sementara menurutnya, moderator tidak boleh mengajukan pertanyaan lain selain yang disetujui calon presiden. “Jadi bukan debat. Mereka hanya bicara bergantian. Moderator tidak bisa menindaklanjuti pertanyaan, mereka hanya membaca saja,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap KPÚ perlu memperbaiki mekanisme debat, khususnya fungsi panelis. “Itu pengalaman saya sebagai panelis pada tahun 2019. Saya belum tahu persis di tahun 2024,” ujarnya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bivitri mengaku menjadi panelis tidak akan berarti jika KPU tidak mengubah mekanismenya. “Kita belum tahu, tahun 2024 KPÚ ingin seperti itu Bagaimana.”

Bivitri berharap pada debat capres 2024, para panelis mendapat kesempatan untuk menanyakan pertanyaan detail masing-masing calon presiden. Panelis perlu diberikan pertanyaan kritis mengenai komitmen mereka terhadap hukum. Ia mencontohkan, kasus uji materi undang-undang pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Kemitraan Bisnis Sukses Di Batam Milenial

Menurut Bivitri, isu kritis sangat penting bagi calon presiden dan wakil presiden. Tujuannya untuk menguji determinasi masing-masing calon. Khususnya, menurut dia, perilaku paslon terhadap undang-undang yang tidak disukainya. “Bagaimana ke depannya mereka terus bersikap seperti ini? Kalau ada undang-undang yang tidak mereka sukai, mereka akan mengubahnya,” ujarnya.

Periklanan

Agus Riewanto, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Surakarta, mengatakan KPU telah menginformasikan bahwa namanya telah diusulkan menjadi anggota panel calon presiden dan wakil presiden. Namun menurutnya, dia tidak berbicara lebih dalam mengenai fungsi panelis. Namanya masuk sebagai panelis debat pertama yang digelar pada 12 Desember 2023.

Agus mengaku akan menjalankan peran tersebut dengan baik. Dikatakannya, tugas ini akan dilaksanakan sesuai bagian dan wewenang yang dipercayakan kepada tim panelis. Tentu saya akan menyiapkan beberapa isu kritis terkait penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, kata Agus saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.

Ia mengatakan, akan beradaptasi dan bekerja sama dengan panelis lainnya untuk menyiapkan pertanyaan calon presiden dan wakil presiden sesuai tugas masing-masing panelis. Panelis biasanya menyepakati beberapa isu kritis yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Karena masa depan bangsa dipertaruhkan, itu tergantung jawaban calon presiden dan wakil presiden. Jawaban calon presiden dan wakil presiden tergantung bagaimana tim panelis menyampaikan pertanyaan kritisnya,” kata Agus.

Pilihan Editor: Mantan Kepala Bea dan Cukai Yogya Eko Darmanto Penuhi Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *