TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menghadiri Rapat Paripurna Kabinet Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. Risma kembali muncul usai sejumlah isu terkait keretakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi.
Risma menghadiri rapat kabinet bersama menteri lainnya yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Politisi PDIP itu meninggalkan istana sekitar pukul 10.56 WIB.
Saat keluar, Risma tersenyum dan melambai ke awak media. Namun, dia tak mengatakan sepatah kata pun kepada wartawan saat ditanya beberapa hal seperti kehadirannya, arahan Jokowi dalam pertemuan tersebut, hingga isu ketidaknyamanan tersebut.
Di tengah persaingan pemilu 2024, muncul permasalahan dari beberapa menteri yang berniat mundur karena merasa tidak nyaman bekerja di kabinet Jokowi. Kabar ketidaknyamanan sang menteri diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengaku mendapat informasi tersebut dari Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan kader PDI Perjuangan.
Hašto mengatakan, saat ingin bertemu, mantan Wali Kota Surabaya itu juga diwawancarai terlebih dahulu. Namun Sekjen PDIP tak menjelaskan bentuk penyidikan yang akan dilakukan.
“Sekarang suasana rapat kabinet, meski rapat diawasi, ada unsur ketidaknyamanan. “Tetapi sudah menjadi tugas masyarakat, bangsa dan negara untuk melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan, karena untuk menjaga rakyat diperlukan integritas, ketabahan pada prinsip-prinsip yang dibawakan oleh Ibu Risma,” kata Hašto di TPN Ganjar-Mahfud Media Center, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2024.
Risma tidak pernah ikut serta dalam penyaluran bansos atau bansos yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Sosial. Sejumlah pihak menilai penyaluran bansos di tahun politik yang dilakukan pemerintahan Jokowi memberikan keuntungan bagi pasangan calon tertentu.
Periklanan
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Risma membuat panggung sendiri untuk menyalurkan bansos jika tidak diundang oleh Presiden. Bahlil pun mengklaim tidak ada politisasi Asisten sosial pemerintah.
Bantuan pangan beras tahun 2024 menandai dimulainya penggunaan data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.
“Ya, kalau kamu tidak mengundang kami, kami benar-benar pelayan. Siap diundang dan siap tidak diundang,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. “Ya buat panggung lagi. Lakukan saja. Itu adalah wewenangnya. “Wah, kami merasa seperti kami hanyalah anak-anak.”
DANIEL A.FAJRI
Pilihan Editor: Kesejahteraan Jokowi, tidak ada jaminan kelanjutan bantuan sampai anggaran dipertanggungjawabkan
Quoted From Many Source