TEMPO.CO, Jakarta – ketua Petahana El Salvador, Nayib Bukele, mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang pemilu presiden 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024. Ia mengaku meraih lebih dari 85 persen suara, meski pejabat KPU El Salvador belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi. . .
Kemenangan presiden, yang menggambarkan dirinya sebagai “diktator paling dingin di dunia” untuk masa jabatan kedua berturut-turut, dibayangi oleh tuduhan bahwa Bukele diduga melanggar hak asasi manusia dan memanipulasi konstitusi Salvador untuk kembali berkuasa.
Selain mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden, Bukele juga mengatakan partai Ide Baru miliknya memenangkan setidaknya 58 kursi di legislatif. El Salvador yang terdiri dari 60 kursi. Ia mengutip informasi yang tidak disebutkan sumbernya secara spesifik.
“Sebuah rekor sepanjang sejarah demokrasi dunia. Sampai jumpa pukul 21.00 di depan Istana Negara. Tuhan memberkati El Salvador,” kata Bukele di jejaring sosial X.
Di akun X miliknya, ia me-retweet ucapan selamat dari beberapa perwakilan negara lain, seperti Presiden Guatemala Bernardo Arévalo, Kedutaan Besar Tiongkok di El Salvador, dan Kementerian Luar Negeri Meksiko.
Otoritas pemilu di El Salvador belum mengomentari klaim Presiden Bukele. Pemungutan suara ditutup pada hari Minggu pukul 17.00 waktu setempat, sekitar dua jam sebelum Bukele mengklaim kemenangan. Jajak pendapat yang dilakukan oleh CID Gallup menunjukkan dukungan untuk Bukele sebesar 87 persen. Mantan walikota Nuevo Cuscatlán dan ibu kota San Salvador kini tampaknya akan menjadi presiden Salvador pertama dalam hampir satu abad yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.
Pelanggaran hak asasi manusia dan penangkapan massal
Selama kampanye, Bukele menekankan strategi keamanannya, khususnya penangkapan lebih dari 75.000 warga Salvador tanpa dakwaan. Penahanan massal telah menyebabkan penurunan tajam angka pembunuhan di negara berpenduduk 6,3 juta orang, yang dikenal sebagai negara paling berbahaya di dunia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bukele memberlakukan “keadaan darurat” pada bulan Maret 2022 yang menangguhkan beberapa kebebasan sipil, termasuk mengizinkan penangkapan warga negara tanpa proses hukum. Tindakan tersebut pada saat itu dikritik oleh Amerika Serikat, yang menyebutnya sebagai kedok untuk menargetkan lawan politik, pembela hak asasi manusia, dan aktivis.
Beberapa hari sebelum pemilu 30 Januari 2024 di El Salvador, beberapa anggota Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Perwakilan Demokrat Ilhan Omar mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken terkait pencalonan Bukele. Surat itu menimbulkan kekhawatiran tentang deklarasi keadaan darurat yang dikeluarkan Bukele.
“Penangkapan dan penahanan ilegal, penganiayaan terhadap lawan politik, pembatasan kebebasan pers dan tindakan otoriter lainnya. “Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Bukele juga mengawasi pelecehan militer terhadap badan legislatif, erosi signifikan terhadap independensi peradilan, dan kriminalisasi de facto terhadap masyarakat sipil,” menurut surat dari beberapa anggota Kongres Amerika Serikat.
Mereka mengutip laporan hak asasi manusia yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2022, setelah Bukele memberlakukan keadaan darurat. Laporan tersebut menyatakan bahwa El Salvador menghadapi masalah hak asasi manusia yang serius, termasuk eksekusi di luar hukum, atau pembunuhan di luar hukumpenghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, masalah independensi peradilan dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Periklanan
Anggota Kongres Amerika Serikat juga menyebut pencalonan Bukele untuk masa jabatan kedua tidak konstitusional. Sebab, konstitusi El Salvador tidak memperbolehkan presiden menjabat secara berturut-turut. Namun hal tersebut diubah oleh Mahkamah Agung El Salvador yang memutuskan bahwa Presiden El Salvador dapat menjabat dua periode berturut-turut. Keputusan ini sama saja dengan membuka pintu bagi Bukele untuk mencalonkan diri kembali.
Putusan tersebut dijatuhkan pada September 2021 oleh majelis hakim yang ditunjuk pada Mei oleh anggota parlemen dari partai Bukele setelah parlemen memecat hakim-hakim sebelumnya. Mahkamah Agung El Salvador telah memerintahkan pengadilan pemilu untuk mengizinkan presiden, yang belum pernah menjabat pada masa jabatan sebelumnya, untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
Pengadilan Pemilu kemudian mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa mereka akan mengikuti arahan Mahkamah Agung. Kongres Amerika Serikat kemudian menulis dalam surat bahwa Bukele dapat mencalonkan diri berdasarkan keputusan hakim yang ditunjuk oleh anggota parlemen dari partai yang berkuasa di bawah ketua Bukele menyusul pemecatan pejabat Mahkamah Agung sebelumnya. Tindakan ini mendapat kecaman keras dari Amerika.
Reuters
Pilihan Editor: Justin Trudeau mengutuk serangan terhadap masjid Mississauga
Ikuti berita terkini dari Tempo.cdi layanan Google Berita, klik Di Sini
Quoted From Many Source