TEMPO.CO, Jakarta – Ratusan orang menolak menangani dugaan penipuan Pilpres 2024 diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai lembaga tertinggi di negara tersebut tidak akan bersikap adil.
“Kami menolak penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui MK“Yang kami yakini tidak adil, obyektif, tidak memihak dan tidak akan lepas dari eksekutif,” kata tokoh berbagai kalangan dalam pernyataan Gerakan Pemilu Bersih sebanyak 100 tokoh yang menolak pemilu terstruktur, sistematis, dan masif yang curang di Kesultanan. . Hotel, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.
Pakar hukum yang tergabung dalam gerakan Eggi Sudjana ini mengaku tidak percaya penyelesaian sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Sebab, menurutnya, sejak awal proses pemilu, MK tidak benar dalam memenuhi syarat penetapan calon wakil presiden Djibran Rakabuming Raka.
“Ada dugaan kuat nanti kita akan mengadu lagi ke Mahkamah Konstitusi yang ketuanya Usman, karena sekarang dia akan menjadi ketua lagi berdasarkan keputusan PTUN, begitulah namanya. gila. Makanya saya tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan tersebut mendukung penggunaan hak penyidikan oleh DLR RI untuk menuntaskan dugaan kecurangan pemilu presiden.
Sementara itu, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Jenderal Din Syamsuddin mengatakan, jika hak penyidikan digunakan dan hasilnya adalah pemakzulan presiden, maka menurutnya itu adalah keputusan rakyat. Dia meminta Badan Legislatif untuk membentuk komite hak khusus untuk menyelidiki.
Periklanan
“Kami selalu berjuang dengan keyakinan dan usaha. “Baru nanti jelas hasil akhirnya iya atau tidak, itu yang kita bilang takdir,” ujarnya.
Din menjelaskan, gerakan pemilu yang bersih digagas oleh banyak tokoh nasional, salah satunya Jusuf Kalla. Selain itu, ada pula tokoh agama, intelektual, ilmuwan, pekerja seni, aktivis perempuan, dan organisasi kepemudaan lainnya.
Menurutnya, gerakan ini lahir dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya proses penyelenggaraan pemilu dan pemilu presiden yang berakhir, mengalami kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
INDRA WIDYASTUTI (MAGANG)
Pilihan Redaksi: Ditanya Soal Koordinasi dengan PDIP, Jokowi: Saya Tak Ragu Tunjuk AHY Jadi Menteri ATR
Quoted From Many Source