TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Mereka belum memutuskan apakah akan menjadi oposisi jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Kendati demikian, Partai Banteng mengaku punya pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“PDI Perjuangan punya pengalaman (sebagai oposisi tahun 2004 dan 2009, posisinya di luar pemerintahan saat itu,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.
Bekerja lawannya Misalnya, menurut Hast, jika ada kebijakan yang tidak memihak rakyat, maka PDIP akan mengumumkan sikapnya. Di sisi lain, mereka juga akan memberikan dukungan jika kebijakan tersebut bertujuan untuk memajukan pembangunan. Hašto mengatakan, PDIP saat itu berhasil meningkatkan kualitas demokrasi dan mendapat pengakuan besar.
“Ketika PDI Perjuangan keluar dari pemerintahan pada tahun 2004 dan 2009, peran kami dalam meningkatkan kualitas demokrasi diakui secara luas. Padahal, tugas di luar pemerintahan adalah tugas patriotik untuk membela kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hašto dalam acara tersebut. Satu meja di dalam TV Kompaspada hari Rabu 14.2.2024.
Kisah PDIP menjadi partai oposisi tidak sesederhana pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan dirinya sebagai oposisi usai kalah dalam Pilpres dan Legislatif 2024. Sisi banteng bahkan dipertanyakan dan dipandang sinis karena merupakan “lawan” pemerintah. Apalagi PDIP dulunya punya ideologi yang sama dengan presiden saat ini: liberal.
Berikut kisah PDIP menjadi oposisi di era SBY
Tuswoyo dalam disertasinya Oposisi dalam sistem presidensial: Sepenggal pengalaman PDI Perjuangan (PDIP) di era pemerintahan SBY-JK (2012)mengungkapkan hal itu setelah kalah dalam pemilihan parlemen dan presiden tahun 2004 Megawatt menyatakan partainya sebagai partai oposisi. Ia melarang jajarannya duduk di kabinet presiden terpilih dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).
Sebagai basisnya, Partai Merah kemudian membuat dan mengadopsi format oposisi PDIP yang memuat dasar dan orientasi politik PDIP untuk menjadi partai oposisi. Format oposisi PDIP menjelaskan bahwa oposisi dilakukan terhadap kinerja pemerintah berupa kritik terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat. Di sisi lain, ia juga menyarankan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Berada di oposisi bukanlah hal baru bagi PDIP. Sejak lahir, partai fusi ini selalu diposisikan sebagai partai oposisi terhadap rezim Orde Baru yang tidak mengakui adanya oposisi. Namun setelah kekuasaan Soeharto runtuh dan PDIP mengambil alih tampuk pemerintahan, nyatanya Megawati juga menerapkan orientasi liberal yang dianut Soeharto begitu pula SBY-JK.
Dalam urusan strategis, partai oposisi harus mempunyai justifikasi ideologi yang berbeda dengan orientasi ideologi pemerintah. Justifikasi ideologis akan memudahkan partai oposisi mengoreksi kebijakan yang berkuasa. Sebab dengan perbedaan ideologi, partai oposisi bisa saja melihat kebijakan pemerintah dari sudut pandang ideologi yang berbeda.
Kesamaan orientasi liberal yang diwujudkan PDIP sebelumnya memperkuat pandangan bahwa partai penguasa dan oposisi tidak memiliki perbedaan orientasi ideologi. Dengan kata lain, PDIP dinilai tidak layak menjadi partai oposisi karena tidak memiliki landasan ideologis yang dapat dijadikan pembeda. Akibatnya, PDIP tidak mempunyai sarana untuk menentang kebijakan pemerintah dari sudut pandang ideologi.
Periklanan
Format oposisi PDIP siap membantah tudingan tersebut. Salah satunya terkait dengan justifikasi ideologi yang dapat dibedakan dengan ideologi pemerintah. Isi format oposisi PDIP mengedepankan kepentingan “rakyat kecil” sekaligus menjelaskan sikap politik PDIP yang tidak lagi berorientasi liberal seperti dulu saat berkuasa.
Kongres PDIP II di Bali pada tahun 2005 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar politik oposisi, mengingatkan elite PDIP agar lebih baik menjangkau masyarakat yang kecewa ketika PDIP berkuasa melalui kebijakan perpindahan atau pengembalian. pada orientasi populer. Berdasarkan amanat Kongres pada 28 Maret hingga 1 April 2005, PDIP menyatakan orientasi ideologinya sebagai ekonomi nasionalis.
Dengan kebijakan reposisi, PDIP mencoba menjelaskan kepada publik orientasi barunya setelah bersikap liberal pada masa berkuasa. Menurut Revrison Basir dalam seminar 28 April 2009 yang dikutip Tuswoy tentang peran negara dalam sistem perekonomian rakyat, PDIP tampaknya berusaha menegakkan konstitusi yang mengatur perekonomian negara.
“Negara diharapkan berperan dalam mencegah dominasi asing karena akan berdampak buruk bagi kedaulatan negara di bidang perekonomian,” kata Revrison.
Terkait PDIP, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya mengenai “penguasaan oleh negara” dan “pemanfaatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dirumuskan secara definitif dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, hal tersebut telah menjadi landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi asas dan konsep seluruh kebijakan penyelenggara negara. Ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan prinsip tersebut, PDIP akan menantangnya.
Oleh karena itu, apakah kebijakan oposisi yang diterapkan PDIP berkontribusi pada pelembagaan di parlemen, atau sekadar memperbaikinya perundingan membangun kartel politik?
Menurut Tuswoy, keberadaan partai oposisi selalu dikaitkan dengan sistem parlementer. Alhasil, ketika PDIP mengambil kebijakan menjadi oposisi pada era pemerintahan SBY-JK, banyak pihak yang pesimis dan cenderung sinis. Namun, dalam perjalanannya ke partai oposisi, terutama setelah PDIP menyampaikan laporan kegiatan oposisinya ke publik, pandangan miring tersebut perlahan berubah.
Berbagai kebijakan yang kontroversial di mata publik, seperti penunjukan ExxonMobil sebagai operator utama blok Cepu dan kenaikan harga bahan bakar, mendapat tentangan keras dari kubu oposisi, PDIP. PDIP menunjukkan konsistensinya dalam menolak kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat dan tidak nasionalis. Masyarakat mengapresiasi dan mendukung PDIP.
HENDRIK KHOIRUL MUDHID DAN ADIL AL HASAN | KEBAIKAN PRIBADI
Pilihan Editor: Hasto bilang PDIP siap jadi oposisi Pengamat: Partai akan ada Muruah
Quoted From Many Source