TEMPO.CO, Jakarta – Berbagai aksi unjuk rasa digelar di depan gedung KPU, atau KPU pasca pemilu 2024. Mereka memprotes tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilu 2024.
Pada 16 Februari 2024, atau dua hari setelah pemungutan suara, massa demonstran yang mengatasnamakan Kelompok Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Pemilu berdemonstrasi di KPU. Mereka menilai pemilu 2024 penuh kecurangan. Mereka membawa plakat bertuliskan “Tangkap dan Tuntut Jokowi”.
Selain itu, massa juga membawa plakat bertuliskan “Sindikat Jokowi di Balik Pemilu yang Curang,” “Selidiki Sindikat Jokowi Secara Tuntas,” dan “Tolak Pemilu yang Curang.” Ketua Relawan Presiden RI Jenderal Anie Fritz Alor Boy yang menjadi salah satu peserta aksi tersebut. Acara tersebut menuding Presiden Jokowi melakukan kecurangan secara masif, terstruktur, dan sistematis pada pemilu 2024.
Menurut dia, aksi tersebut tidak akan berhenti. Ia mengatakan akan mengajak mahasiswa untuk turun ke jalan bersamanya. “Kita akan rapat hari ini, atur lagi. Orang-orang dan mahasiswa berkumpul di sini untuk demonstrasi. “Tidak hanya di sini, mungkin di beberapa tempat,” ujarnya, 16 Februari lalu.
Pada tanggal 19 Februari 2024, sejumlah besar masyarakat kembali berunjuk rasa di depan gedung KPÚ. Massa tersebut berasal dari Aliansi Rakyat untuk Menyelamatkan Demokrasi Indonesia, yang menolak kecurangan pemilu. Salah satu pembicara yang berada di dalam mobil mengatakan, aksinya di kantor KPU bukan dilatarbelakangi uang, melainkan didorong oleh kondisi demokrasi di Indonesia. “Kami bukan orang yang dibayar, kami tidak menerima nasi bungkus. “Murni untuk membudayakan demokrasi,” teriak pembicara.
Acara tersebut juga diwarnai dengan demonstrasi tandingan Aliansi Mahasiswa Perlindungan Indonesia. Aliansi Mahasiswa Pengawasan Indonesia memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mendukung kerja KPU. Saat aksi berlangsung, mereka juga memutar musik melawan pihak-pihak yang menentang KPU. “Jika mereka berteriak, kami akan menari,” kata mereka.
Pada Rabu, 21 Februari 2024, mereka kembali berdemonstrasi di KPÚ. Organisasi nasional Poros Buruh memprotes pemilu 2024 yang disebut-sebut banyak menuai tuduhan kecurangan. Pelanggaran diduga terjadi sebelum dan sesudah pemilu.
“Dari sebelum pemilu hingga pelaksanaannya banyak terjadi kecurangan, hingga akhir pemilu banyak terjadi kecurangan yang terstruktur,” kata Ketua Poros Jakarta Timur Endang Hidayat saat ditemui di Gedung KPU, Menteng. , Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2024.
Menurut Endango, kecurangan terstruktur pada pemilu 202 bermula dari pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah. Perkara tersebut berupa uji substantif batasan usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi yang menyetujui putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Rak, sebagai calon wakil presiden.
Periklanan
Kasus lain yang memaksa 27 federasi dan tiga konfederasi serikat pekerja di Indonesia turun ke jalan adalah kisruh penghitungan suara yang dilakukan KPU melalui Sirekap. Dalam penghitungan suara, menurutnya, ada upaya rekayasa berupa penggelembungan suara salah satu pasangan calon.
Bukti nyata di TPS 034 Tangsel, paslon 02 memperoleh 86 suara. Namun berubah menjadi 886 suara, kata Endang. “Kalau direvisi, 800 lebih suara akan dipindahkan ke TPS lain. Jadi sistemnya (Sirekap) tidak bisa diubah.”
Kapolres Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya mengerahkan 1.758 petugas untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut.
Kami juga akan melayani dan memberikan pengamanan serta pengawalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, kata Susatyo kepada wartawan di luar gerbang KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.
Polisi melakukan pengawasan dengan menutup jalan di depan KPÚ. Pengawasan juga dilakukan untuk memprediksi apakah massa akan menuju Kantor Pengawasan Pemilihan Umum.
Penjaga ditempatkan di beberapa lokasi, seperti di sekitar Monumen Nasional, bundaran HI, dan dua pusat acara. Susatyo mengungkapkan, aksi unjuk rasa memprotes dugaan penyimpangan pemilu itu melibatkan buruh dan mahasiswa.
Pribadi yang baik | Adil Al Hasan | Rendi Kojansow (peserta pelatihan) | Sitti Rahmawati (Magang)
Pilihan Redaksi: Moeldoko sempat mangkir dari Istana saat Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR
Quoted From Many Source