Soal Netralitas Polri di Pemilu 2024, Politisi Gerindra dan PDIP Berselisih

TEMPO.CO, Jakarta – Ketidaksepakatan mengenai netralitas polisi dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024 Hal itu terjadi di Komisi III DLR saat rapat dengan Badan Keamanan Polri pada Rabu, 15 November. Politisi Gerindra menilai polisi netral, sedangkan politisi PDIP masih meragukan netralitas petugas berseragam coklat.

Politisi partai Gerindra Wihadi Wiyanto menduga ada skenario korban-korban mempermainkan korban kasus petugas kepolisian yang mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo beberapa waktu lalu. Menurutnya, Polri bersikap netral pada pemilu 2024.

“Padahal kita harus jaga Polri, jadi sepertinya tidak ada orang di sana mempermainkan korbanIni masalahnya, kata Wihadi saat rapat di Komisi III DPR bersama Kepala Badan Nasional Pemeliharaan Keamanan Polri dan jajarannya, Rabu, 15 November 2023.

Wihadi mengatakan, polisi bisa dijadikan kambing hitam dalam kejadian seperti itu. Padahal, menurutnya, Komisi III DPR harus menjadi mitra kerja yang melindungi lembaga dan tidak menimbulkan masalah.

“Polri perlu diperkuat,” ujarnya.

PDIP meminta Kapolri menyatakan secara terbuka netralitas Polri

Pernyataan Wihadi menanggapi pernyataan anggota Komisi III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Irjen Polisi (Purn) Safaruddin. Ia menyatakan belum pernah melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara langsung menyatakan netralitas Polri di depan publik. Oleh karena itu, dia meminta Listyo Sigit terbuka soal netralitas Polri.

Safaruddin mengatakan, tampil di hadapan masyarakat umum akan menciptakan sebuah rekor yang bisa diperhitungkan di masa depan Kepolisian Nasional tidak netral pada pemilu 2024.

Pak Kapolri, bicaralah di depan umum, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu saat rapat di Komisi III, Rabu, 15 November 2024. (Katakan) Polri netral, begitulah, ” dia berkata.

Baca Juga  Dalam Top 3 Tekno Pagi Hari Ini: Proyek IKN Disorot NASA, Suara PSI di Sirekapa Secara Ilmiah Tak Biasa

Polri menyebut anggota yang tidak netral bisa dikenakan sanksi etik bahkan pidana

Periklanan

jenderal polisi nasional Listyo Sigit Prabu absen dari pertemuan tersebut. Ia menunjuk Komandan Badan Keamanan Polri Komjen Mohammad Fadil Imran untuk menghadiri rapat kerja tersebut. Usai pertemuan, Fadil Imran juga mengatakan, siapa pun anggota Polri yang tidak netral akan dikenakan sanksi berat.

“Dalam permasalahan yang menantang netralitas, setiap anggota Polri berpegang teguh pada kode etik kepolisian dan disiplin kepolisian,” kata Fadil Imran pada Rabu, 15 November 2023 di Gedung Nusantara II DPR RI.

Fadil Imran menyatakan akan menindak tegas personel Polri yang tidak netral. Nah, kalau dia tidak netral, maka dia bisa dikenakan proses disiplin, kode etik bisa berlaku padanya. Kalau dia masuk kategori tindak pidana pemilu, maka dia bisa dikenakan tindak pidana, kata Fadil.

Fadil mengatakan, persoalan netralitas merupakan hal yang sangat lumrah dalam kegiatan pemilu. Dia mengatakan, Bos Polri sebelumnya sudah memberikan instruksi dan arahan kepada jajaran Polri.

“Kapolri telah mengeluarkan instruksi dan pedoman kepada jajaran sebagaimana tertuang dalam SP nomor 24/07/X Tahun 2023 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak,” Fadil dikatakan.

Isu ketidaknetralan anggota Polri sebelumnya sempat dilontarkan Juru Bicara Tim Peringatan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud Md, Aiman ​​​​​​​​​​Adi Witjaksono. Ia mengaku mendapat informasi dari lima petinggi polisi yang mengaku diinstruksikan mendukung duo Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *