TEMPO.CO, Jakarta – Staf Khusus Menteri Keuangan Sri MulyaniYustinus Prastowo mengimbau masyarakat mengkritik pemerintah asal membayar pajak.
“Mohon kritiknya sekuat-kuatnya, yang penting pajak sudah dibayar,” kata Prastowo, sapaan akrabnya, dalam acara Bank BTPN Economic Outlook 2023 di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2023.
Semakin tinggi pajak yang dibayarkan, lanjutnya, semakin keras masyarakat mengkritik pemerintah. Menurut Prastow, hal ini sangat bagus di negara demokratis dimana masyarakat masih bisa mengkritik pemerintah meski fasilitas dan layanan tersedia. rangsangan.
Prastowo kemudian mengibaratkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN seperti pohon. Pemerintah memupuk dan menyiram pohon-pohon tersebut hingga berbuah.
“Kalau menghasilkan 10 buah, pemerintah hanya meminta 3 buah, itu pajak,” kata Prastowo.
Ia mengatakan, 3 buah yang diambil pemerintah itu tidak dimakan sendiri. Namun, 1 buah dibagikan kepada karyawan yang menyiram dan menyuburkan pohon. Sedangkan sisanya sebanyak 2 buah dibagikan kepada masyarakat melalui berbagai pembelian.
Periklanan
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritik “tidak ada yang dikenakan pajak” yang sering terlihat di media sosial. Dia mengatakan rumah tangga sebenarnya memiliki insentif pajak terbesar
“Sering di media sosial ‘semuanya kena pajak’. Padahal, yang kegiatan masyarakat tidak kena pajak,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. .
Ia menjelaskan, pada tahun 2022, sebanyak 43,5 persen rumah tangga akan menggunakan insentif pajak, 21,5 persen usaha kecil dan menengah, dan 35 persen usaha berbagai ukuran.
AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Kementerian Keuangan berbicara tentang ketahanan Rupiah di tengah ketidakpastian global
Quoted From Many Source