TAPP berharap MKMK memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman seperti kasus Hakim Porteus

TEMPO.CO, Jakarta Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilih atau TAPP Gugum Ridho Putra berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutus dugaan pelanggaran etik tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan sanksi paling berat. Putusan tersebut menyangkut perbuatan pencemaran nama baik atau Mperilaku Anwar dalam uji materi, batasan usia calon presiden dan wakil presiden.

Dia mengatakan, sanksi pembebasan Anwar sesuai dengan bukti-bukti yang menjadi perhatiannya MKMK.

“Mari kita berharap MKMK berani menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan alasan yang sama,” kata Gugum dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 November 2023.

Gugum mengatakan Anwar berbohong karena tidak hadir pada rapat hakim nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 51, 55 untuk menghindari benturan kepentingan. Anwar melaporkan hal itu kepada Hakim Saldi Isra. Dalam asesmen Arief Hidayat, Anwar mengaku tak hadir karena sakit. Menghindari konflik kepentingan. “Ada dugaan kuat bahwa salah satu dari dua pernyataan berbeda tersebut mengandung kebohongan,” kata Gugum.

Sebagai pelapor pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK, Gugum menilai kasus Anwar serupa Gabriel Thomas Porteus Jr atau Hakim Porteus, hakim pada era Presiden Bill Clinton. Pada tanggal 25 Agustus 1994, ia diangkat ke Pengadilan Distrik Timur Louisiana, Amerika Serikat.

Porteus didakwa oleh Senat AS karena melakukan tindak pidana berat dan pelanggaran (pelanggaran). Porteus menjadi hakim federal AS ke-15 yang diberhentikan secara tidak hormat. Menariknya, salah satu tuduhan yang diajukan Senat AS adalah pernyataan palsu atau kebohongan yang dibuat di bawah sumpah jabatan, kata Gugum.

Dugaan pelanggaran etika Porteus bermula dari dugaan korupsi hubungan keuangan antara dirinya dan sebuah firma hukum di Amerika. Seorang rekan pengacara membagi hasilnya biaya untuk menangani kasus yang dipimpin sendiri oleh Porteus.

Baca Juga  2 hal yang diungkap Thomas Tuchel usai keputusan memecatnya dari Bayern Munich di akhir musim

Selain kegagalannya untuk mengundurkan diri dari kasus penting ini, penyelidikan kongres mengungkapkan bahwa Porteus telah berulang kali salah mengartikan dirinya sehubungan dengan kasus kebangkrutannya. Termasuk berbohong kepada Senat dan Presiden untuk mendapatkan jabatan hakim, ujarnya.

Empat dakwaan diajukan terhadap Porteus oleh Senat AS yang berujung pada pemecatannya, khususnya karena tindakan yang tidak sesuai dengan kepercayaannya sebagai hakim federal. Ia telah terlibat dalam sejarah panjang perilaku korupsi yang menunjukkan bahwa ia tidak layak menjabat sebagai hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat.

Periklanan

Sengaja dan dengandengan sengaja membuat pernyataan palsu di bawah ancaman sumpah palsu sehubungan dengan pengajuan kebangkrutan pribadi dan pelanggaran perintah pengadilan kebangkrutan. Dia sengaja membuat pernyataan palsu tentang masa lalunya kepada Senat AS dan FBI untuk mendapatkan jabatan hakim.

Karier Hakim Porteus telah berakhir. Bahkan Senat AS menyetujui rekomendasi hukuman tambahan bagi Porteus berupa diskualifikasi atau larangan seumur hidup dari jabatan publik. “Apakah itu posisi kehormatan, kepercayaan, atau posisi berorientasi keuntungan di bawah pemerintahan Amerika Serikat, keputusan tersebut disetujui pemungutan suara Hingga 94-2,” ujarnya.

Senada dengan Porteus, Gugum mengatakan berbohong di bawah sumpah adalah tindakan yang memalukan yang dapat mengakibatkan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Sifat tercela dari suatu kebohongan tidak dinilai dari perkataannya saja, melainkan dari akibat yang ditimbulkannya dan kepribadian pelakunya.

“Pernyataan palsu seorang hakim Mahkamah Konstitusi mengakibatkan proses pengambilan keputusan yang salah (percobaan tiruan), yang merugikan semua orang yang terikat dengan putusan tersebut,” kata Gugum. “Kebohongan menunjukkan tidak adanya integritas hakim.”

Jadi meski masyarakat mempercayakan kepadanya suatu jabatan, namun jabatan itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan umum. Perilaku tidak terhormat membuat seorang hakim tidak mampu memegang jabatannya (tidak layak memegang jabatan). “Jadi sudah sepantasnya dia dicopot dari jabatannya (dicopot dari jabatannya),” kata Gugum.

Baca Juga  Kementerian Kesehatan Indonesia mendesak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 menjelang liburan Tahun Baru

Pilihan Redaksi: Hari ini MKMK membacakan Putusan tentang dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman Csa, berikut kilas balik pembentukan Dewan Kehormatan MK



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *