TEMPO.CO, Jakarta – Berita ekonomi dan bisnis terkini Rabu sore 7 Februari 2024, diawali kejutan calon presiden Hadiah Pranowo terkait kenaikan anggaran bansos kepada Jokowi dan Menko Airlangga membeberkan alasan terhambatnya dana kementerian hingga lebih dari Rp 50 triliun.
Lalu ada pemberitaan mengenai alasan KCI lebih banyak mengimpor KRL China dan pentingnya dana abadi pesantren yang diusung Prabowo dan Gibran. Lalu ada kabar arus kas Raffi Ahmad diminta ditinjau dan Anies angkat bicara soal pembahasan perubahan di BUMN.
Enam berita tersebut tercatat paling mudah diakses oleh pembaca saluran ekonomi dan bisnis Tempo.co. Berikut rangkuman enam berita yang sedang tren.
1. Ganjar Kaget Anggaran Bansos Naik Tajam: Benarkah Kemiskinan Kita Meningkat Atau…?
Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mempertanyakan kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan tahun ini oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Selain itu, pada awal tahun ini Kementerian Keuangan kembali melakukan Penyesuaian Otomatis anggaran K/L dengan total anggaran yang diblokir sebesar Rp50,148 triliun.
Dana tersebut antara lain tambahan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mitigasi risiko pangan dan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk memberikan subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini disalurkan agar target pengadaan pupuk bersubsidi sebanyak 7,7-7,8 juta ton pada tahun ini bisa tercapai.
Selengkapnya mengenai keterkejutan Ganjar atas kenaikan anggaran bansos yang dilakukan Jokowi di sini.
2. Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50T, Akhirnya Airlangga Akui Anggaran Bansos
Otomatis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penyesuaian alias pemblokiran anggaran kementerian/lembaga pada 2024. Total anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai Rp 50,14 triliun.
Penerapan penyesuaian otomatis berarti setiap kementerian/lembaga menyisihkan 5 persen dari total anggarannya untuk disisihkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu. Sehingga K/L harus memblokir bagian anggaran yang tidak diprioritaskan dan dilaksanakan di awal tahun.
Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan, penyesuaian otomatis yang dilakukan Kementerian Keuangan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. ). Lantas, apa alasan Sri Mulyani memblokir anggaran tersebut? Apakah ini berlaku untuk bantuan sosial?
Baca selengkapnya alasan Sri Mulyani memblokir anggaran kementerian di sini.
Quoted From Many Source