TKN Prabowo-Gibran menanggapi pernyataan Megawati tentang manipulasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka bereaksi terhadap narasi manipulasi hukum yang dimediasi Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia (PDIP) Perujangan Jenderal Megawati Soekarnoputri. “Memanipulasi hukum dimulai dari sebuah proses peninjauan kembali Soal UU Pemilu, kebetulan Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Kantor TKN Prabowo-Gibran Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, November 2019. 12 Agustus 2023.

Soalnya, kata Nusron Wahid, sidang putusan MK itu diputuskan secara kolektif. Seorang hakim mempunyai hak yang sama. Ia menyatakan, hal itu dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.

Menurut Nusron, tidak ada satu pun saksi yang menyebut Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, atau ipar Jokowi bisa mempengaruhi hakim lain. “Terus kalau ada yang bilang manipulasi, manipulasinya mana?” dia berkata. Nusron Wahid mengatakan, undang-undang mengatur bahwa setiap hakim mempunyai hak yang sama.

Dan Anwar sendiri, meski ketua MK, punya hak yang sama dan kebetulan posisinya 5-4. Itu sudah dibuktikan di MKMK, kata politikus Golkar itu. Menurut dia, ada enam hakim konstitusi yang mengadu ke lembaga tersebut AD hoc dinyatakan bersalah dengan tingkat sanksi yang berbeda-beda.

Jika Anwar Usman mendapat sanksi lebih berat, menurutnya wajar saja karena Ketua Mahkamah Konstitusi. “Pak Ketua, kalau sukses pasti paling banyak suksesnya. Kalau ada kesalahan pasti paling banyak salahnya, nanti dipanggil ketua,” ujarnya.

Nusron menyinggung putusan MK yang dinyatakan cacat moral dan tidak sah. Ia mengatakan, undang-undang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. “Terus kalau dibilang kurang legitimasinya, salahnya di mana?” dia berkata. “Ini adalah persepsi, kaki tangan, angan-angan dalam proses pembusukan, dan itu adalah cara yang tidak sehat dalam menjalankan demokrasi.”

Baca Juga  McDonald's Malaysia menggugat gerakan boikot pro-Palestina sebesar Rp 20 miliar

Periklanan

Berdasarkan Nusron Wahid, demokrasi diatur oleh fakta, bukan kesan. Ia menyerukan persaingan yang sehat pada pemilu 2024 untuk membangun peradaban dan demokrasi yang sehat.

Menurutnya, pendukung Prabowo-Gibran memiliki komitmen yang sama untuk memajukan demokrasi. Tujuannya bukan untuk membunuh demokrasi. “Ibaratnya kita membunuh demokrasi, ini pemilu langsung. Proses demokrasi dan demokratisasi tidak bisa dinegosiasikan,” ujarnya.

Megawati Sokarnoputri sebelumnya mengatakan, kejadian di Mahkamah Konstitusi belakangan ini menyimpang dari cita-cita bangsa. Pernyataan presiden ke-5 itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, dengan tambahan kalimat “saat ini menjabat sebagai ketua daerah”.

“Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belakangan ini menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki,” ujarnya. Megawatt.

Pilihan Redaksi: Pendukung Prabowo-Gibran Diminta Tak Hadir dalam Acara Pencalonan Capres dan Cawapres di KPU Hari Ini



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *