TPN Ganjar-Mahfud mengungkap tanda-tanda intervensi pemerintah pasca mobilisasi aparat desa

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengungkapkan, ada tanda-tanda campur tangan kekuasaan dalam pemilu. Pernyataan itu disampaikan Ronny menyusul dugaan penempatan aparat desa untuk mendukung Prabowo-Gibran.

Dari seluruh peristiwa politik tersebut, kata Ronny, muncul tanda-tanda intervensi kekuasaan yang mencurigakan. Sebab dalam Pilpres ada calon wakil presiden yang merupakan anak presiden yang sedang berkuasa dan ini baru pertama kali terjadi, kata Ronny di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 20 November , 2023. .

Adapun dugaan pengerahan perwakilan pendukung Pemkot Prabowo-GibranRonny mengatakan, acara tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan kampanye. “Ada yang memakai pakaian 02 dan terlihat jelas serta ada pernyataan dukungannya,” kata Ronny.

Menurut Ronny, dukungan perwakilan desa itu melanggar Pasal 280 dan Pasal 282 UU Pemilu. “Itu harusnya menjadi tugas sipir dan Bawaslu tidak boleh menunggu laporan dari masyarakat. Bawaslu jangan hanya tegas terhadap pasangan tertentu,” kata Ronny.

Ronny mengatakan pihaknya telah mengingatkan semua pihak untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Sebab, aturan netralitas ASN diatur dalam UU ASN dan UU Pemilu. Sanksi bagi ASN yang melanggar ada sanksi ringan, berat, dan pidana, kata Ronny.

Periklanan

Menyusul dugaan pelanggaran tersebut, Ronny mengatakan TPN Ganjar-Mahfud sedang mencermati bukti-bukti yang ada serta aspek hukumnya. “Segera informasikan kepada pihak-pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan Komisi Anak Nasional,” ujarnya. Ronny mencontohkan, seorang anggota polisi di Buton diduga membakar baliho Ganjar-Mahfud.

TPN Ganjar-Mahfud, kata Ronny, mengharapkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang sedang berjalan. “Ini bukan soal pemilu lima tahun dan bukan soal Ganjar-Mahfud, tapi soal demokrasi yang harus dijaga. Banyak masyarakat yang melaporkan keluhannya,” kata Ronny.

Baca Juga  Top 3 Techno: Antara Banyuwangi dan Gunung Marapi, Respon Pemkab dan Aksi BMKG

Menurut Ronny, selama ini banyak laporan pelanggaran dan intimidasi yang masuk di lokasi pengaduan. Barang bukti juga dikumpulkan dalam inventaris. “Kami akan melaporkan sesuatu ke polisi, Bawasla, dan Komisi Anak Nasional karena ada iklan yang melibatkan anak kecil,” kata Ronny.

Pilihan Editor: Puan Maharani memastikan PDIP tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *